| Issue Number : 2921

Pemerintah Perbaharui Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“Peraturan 2016”).
 
Peraturan 2016 mengubah ketentuan mengenai Izin Pinjam Pakai kawasan hutan, sebagai keharusan bagi pihak yang ingin menggunakan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan[1], sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010tentang Penggunaan Kawasan Hutan.[2] Lebih lanjut, Peraturan 2016 mengubah ketentuan-ketentuan berikut:
 
a.     Jenis-jenis kegiatan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan;
b.     Lahan pengganti sebagai kompensasi untuk penggunaan kawasan di luar kegiatan kehutanan;
c.     Mekanisme kerja sama atas kegiatan tertentu untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
d.     Tata cara permohonan Izin Pinjam Pakai;
e.     Kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai;
f.      Pemindahan Izin Pinjam Pakai;
g.     Larangan pemegang Izin Pinjam Pakai;
h.     Pemanfaatan kayu;
i.      Jangka waktu Izin Pinjam Pakai;
j.      Perpanjangan, pengurangan, dan pengembalian Izin Pinjam Pakai;
k.     Monitoring dan evaluasi;
l.      Hapusnya Izin Pinjam Pakai;
m.   Sanksi dan ketentuan peralihan.
 
Sehubungan dengan luasnya cakupan Peraturan 2016, edisi Indonesian Legal Brief ini hanya akan membahas poin (a), (d), dan (e).
 
Sebelum terbitnya Peraturan 2016, hal serupa juga diatur dalam Peraturan Menteri No. P.16/MENHUT-II/2014(“Peraturan 2o14”).[3]
 
Peraturan 2016 ini ditujukan kepada seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan penggunaan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung di luar kegiatan kehutanan.

Izin Pinjam Pakai
 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Izin Pinjam Pakai harus dimiliki oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan. Sehubungan dengan kegiatan di luar kehutanan, Peraturan 2016 menguraikan beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak termuat dalam Peraturan 2014, yaitu:[4]
 
a.     Smelter;
b.     Stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
c.     Waduk dan bendungan sebagai bangunan pengairan;
d.     Pos lintas batas negara untuk pertahanan dan keamanan;
e.     Jalur evakuasi bencana alam; dan
f.      Pembangunan Bandar udara dan pelabuhan.
 
Memperoleh Izin Pinjam Pakai
 
Permohonan Izin Pinjam Pakai dapat diajukan oleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan hukum/badan  usaha, perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat (secara bersama-sama disebut “Pemohon”).
 
Permohonan atas Izin Pinjam Pakai untuk penggunaan yang bersifat komersial dapat diajukan kepada Menteri melalui kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”). Sementara itu, permohonan Izin Pinjam Pakai untuk penggunaan yang bersifat non-komersial (antara lain religi, tempat penampungan korban bencana alam, dll.) diajukan secara langsung kepada Menteri.[5] Permohonan kepada Kepala BKPM atau Menteri tersebut wajib dilengkapi berupa persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:[6]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“Peraturan 2016”).
 
Peraturan 2016 mengubah ketentuan mengenai Izin Pinjam Pakai kawasan hutan, sebagai keharusan bagi pihak yang ingin menggunakan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan[1], sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010tentang Penggunaan Kawasan Hutan.[2] Lebih lanjut, Peraturan 2016 mengubah ketentuan-ketentuan berikut:
 
a.     Jenis-jenis kegiatan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan;
b.     Lahan pengganti sebagai kompensasi untuk penggunaan kawasan di luar kegiatan kehutanan;
c.     Mekanisme kerja sama atas kegiatan tertentu untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
d.     Tata cara permohonan Izin Pinjam Pakai;
e.     Kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai;
f.      Pemindahan Izin Pinjam Pakai;
g.     Larangan pemegang Izin Pinjam Pakai;
h.     Pemanfaatan kayu;
i.      Jangka waktu Izin Pinjam Pakai;
j.      Perpanjangan, pengurangan, dan pengembalian Izin Pinjam Pakai;
k.     Monitoring dan evaluasi;
l.      Hapusnya Izin Pinjam Pakai;
m.   Sanksi dan ketentuan peralihan.
 
Sehubungan dengan luasnya cakupan Peraturan 2016, edisi Indonesian Legal Brief ini hanya akan membahas poin (a), (d), dan (e).
 
Sebelum terbitnya Peraturan 2016, hal serupa juga diatur dalam Peraturan Menteri No. P.16/MENHUT-II/2014(“Peraturan 2o14”).[3]
 
Peraturan 2016 ini ditujukan kepada seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan penggunaan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung di luar kegiatan kehutanan.

Izin Pinjam Pakai
 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Izin Pinjam Pakai harus dimiliki oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan. Sehubungan dengan kegiatan di luar kehutanan, Peraturan 2016 menguraikan beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak termuat dalam Peraturan 2014, yaitu:[4]
 
a.     Smelter;
b.     Stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
c.     Waduk dan bendungan sebagai bangunan pengairan;
d.     Pos lintas batas negara untuk pertahanan dan keamanan;
e.     Jalur evakuasi bencana alam; dan
f.      Pembangunan Bandar udara dan pelabuhan.
 
Memperoleh Izin Pinjam Pakai
 
Permohonan Izin Pinjam Pakai dapat diajukan oleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan hukum/badan  usaha, perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat (secara bersama-sama disebut “Pemohon”).
 
Permohonan atas Izin Pinjam Pakai untuk penggunaan yang bersifat komersial dapat diajukan kepada Menteri melalui kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”). Sementara itu, permohonan Izin Pinjam Pakai untuk penggunaan yang bersifat non-komersial (antara lain religi, tempat penampungan korban bencana alam, dll.) diajukan secara langsung kepada Menteri.[5] Permohonan kepada Kepala BKPM atau Menteri tersebut wajib dilengkapi berupa persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:[6]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info