Menteri Keuangan (“Menteri”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (“Peraturan 2016”).
Peraturan 2016 mengatur ulang besaran penghasilan terendah atau batas pengenaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang dibebankan kepada penghasilan seseorang, yang lazim dikenal sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (“PTKP”). Seseorang yang penghasilannya melampaui batas terendah tersebut akan dikenai pajak penghasilan.
Sebelum berlakunya Peraturan 2016, persoalan ini diatur dalam Peraturan Menteri No. 122/PMK.010/2015 (“Peraturan 2015”).[1]
Peraturan 2016 ditujukan untuk seluruh wajib pajak orang pribadi yang tinggal di Indonesia.
Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak Baru
Peraturan 2016 meningkatkan besaran PTKP yang ditetapkan dalam Peraturan 2015. Terdapat tiga faktor yang harus dipertimbangkan saat menetapkan besaran PTKP baru sebagai berikut:
a. Jumlah penghasilan selama satu tahun;
b. Status perkawinan (belum atau sudah kawin); dan
c. Jumlah orang yang menjadi tanggungan wajib pajak, [baik keluarga sedarah, karena perkawinan, maupun pengangkatan/adopsi (paling banyak tiga orang)]. ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku