Katalog Produk
Berlangganan Pro
Icon DokumenHukumonline Stream
Ulasan berbagai isu hukum secara informatif dengan format video streaming
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationDatapribadi.id
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence Updates
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionUniversity Solutions
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
Icon RCSRegulatory Compliance System
Platform pemantauan kepatuhan hukum terintegrasi dan berbasis teknologi Artificial Intelligence
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon izin usahaPerizinan Usaha
Layanan terpadu perusahaan—dari pendirian, perizinan usaha hingga kesekretariatan dan kepatuhan
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
Icon DokumenHukumonline 360
Semua akses layanan Hukumonline secara lengkap untuk mendukung semua kebutuhan hukum
Icon RankingAwards
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon practice leadersPractice Leaders
Temukan dan bandingkan firma hukum terbaik di Indonesia berdasarkan keahlian mereka.
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Katalog Produk
Berlangganan Pro
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
HomeLegal BriefLaw DigestLaw ReviewRegulation Translations
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
 | Issue Number : 2918

Peraturan Baru Penataan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“Peraturan”) guna memberikan arahan, batasan, dan kepastian dalam rangka pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan ini juga berlaku untuk tanah reklamasi dan tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau, dan pulau.[1]
 
Peraturan ini memuat pedoman pemberian hak atas tanah di kawasan-kawasan tersebut, yang ditujukan untuk calon pemilik atau pemilik hak atas tanah pada kawasan semacam itu.[2]
 
Obyek Penataan Pertanahan
 
Hak atas tanah di wilayah pesisir dapat diberikan pada tanah yang terletak di sepanjang pantai/pesisir pantai atau perairan pesisir yang digunakan untuk tujuan berikut:[3]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
Pro
Rp 5.000.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro AI
Terfavorit
Rp 8.200.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro Compliance
New
Rp 12.500.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“Peraturan”) guna memberikan arahan, batasan, dan kepastian dalam rangka pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan ini juga berlaku untuk tanah reklamasi dan tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau, dan pulau.[1]
 
Peraturan ini memuat pedoman pemberian hak atas tanah di kawasan-kawasan tersebut, yang ditujukan untuk calon pemilik atau pemilik hak atas tanah pada kawasan semacam itu.[2]
 
Obyek Penataan Pertanahan
 
Hak atas tanah di wilayah pesisir dapat diberikan pada tanah yang terletak di sepanjang pantai/pesisir pantai atau perairan pesisir yang digunakan untuk tujuan berikut:[3]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
Pro
Rp 5.000.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro AI
Terfavorit
Rp 8.200.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro Compliance
New
Rp 12.500.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info