Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 14 Tahun 2016tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi (“Peraturan 2016”), yang menguraikan panduan bagi para pihak yang berniat menjalankan usaha jasa konservasi energi (“Perusahaan Jasa Konservasi Energi”).[1]
Peraturan 2016 ditujukan kepada perusahaan jasa konservasi energi, perusahaan yang berniat untuk terlibat dalam kegiatan jasa konservasi energi, dan pelaku usaha pada umumnya.
Usaha Jasa Konservasi Energi
Perusahaan Jasa Konservasi Energi dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain (“Pengguna Jasa”) untuk melaksanakan proyek efisiensi energi pada sistem, fasilitas, dan proses produksi pada Pengguna Jasa.[2] Usaha jasa konservasi energi dapat dilakukan dalam bentuk: 1) perencanaan atau perumusan atas hasil evaluasi audit energi awal (“Konsep Proyek Efisiensi Energi”)[3]; 2) audit energi berstandar investasi[4]; 3) pembiayaan proyek efisiensi energi; 4) pekerjaan instalasi dan/atau pembangunan proyek efisiensi energi; 5) pemonitoran atau pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi energi; dan/atau 6) pengukuran dan verifikasi kinerja penghematan energi.[5]
Setiap kerjasama antara Perusahaan Jasa Konservasi Energi dan Pengguna Jasa dilakukan berdasarkan kontrak kinerja penghematan energi (Energy Saving Performance Contract – “ESPC”). Melalui skema kerja sama ini, Perusahaan Jasa Konservasi Energi berhak menerima pembayaran dari Pengguna Jasa berdasarkan kinerja penghematan energi.[6] Lebih lanjut, Peraturan 2016 menguraikan dua jenis ESPC, yakni:[7]
a. Pola bisnis penghematan energi yang dijamin, yaitu dilakukan oleh Perusahaan Jasa Konservasi Energi dengan memberikan garansi terhadap jumlah pencapaian penghematan energi sesuai dengan ESPC; atau
b. Pola bisnis penghematan energi yang dibagi, yaitu dilakukan oleh Perusahaan Jasa Konservasi Energi dengan membagi hasil pencapaian penghematan energi untuk Perusahaan Jasa Konservasi Energi dan Pengguna Jasa sesuai dengan ESPC.
Surat Keterangan Terdaftar
Perusahaan yang berencana untuk menjalankan usaha jasa konservasi energi harus terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan terdaftar dengan mengajukan permohonan secara online kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (“Direktur Jenderal”). Permohonan tersebut juga harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:[8]
a. Akta pendirian dan SIUP Perusahaan;
b. Memiliki satu orang atau lebih ahli konservasi energi yang dibuktikan dengan sertifikat auditor energi;
c. Daftar kelengkapan peralatan penunjang; dan
d. Kemampuan keuangan yang telah diverifikasi oleh lembaga audit keuangan atau yang dilaporkan ke lembaga keuangan negara.
Dalam waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan perusahaan. Setelah diterbitkan, surat keterangan terdaftar tersebut berlaku untuk jangka waktu selama lima tahun dan dapat diperpanjang.[9]
Perlu dicatat bahwa dalam hal terdapat ketidakbenaran dokumen yang telah disampaikan, maka perusahaan pemegang surat keterangan terdaftar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:[10]
a. Pencabutan surat keterangan terdaftar; dan
b. Tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar selama dua tahun berturut-turut.
Model ESPC dan Pelaporan
Setelah memperoleh surat keterangan terdaftar, Perusahaan Jasa Konservasi Energi harus menyediakan model ESPC sebagai dasar perjanjian dengan Pengguna Jasa untuk melakukan usaha jasa konservasi energi. Model ESPC tersebut paling sedikit memuat:[11]
1) Uraian jasa yang ditawarkan;
2) Rincian peralatan yang dipasang atau di-retrofit beserta aplikasi masing-masing;
3) Spesifikasi untuk keperluan pemasangan dan commissioning;
4) Kondisi awal kinerja energi dan biaya-biaya yang diukur atau disepakati sebelum proyek efisiensi energi dilaksanakan (“Baseline”), yang disepakaati sebagai pedoman untuk pembayaran;
5) Metodologi perhitungan penghematan energi;
6) Pengukuran dan verifikasi kinerja penghematan energi, operasi dan pemeliharaan;
7) Syarat dan ketentuan pembayaran oleh pengguna jasa;
8) Hak kepemilikan aset (untuk pola bisnis penghematan energi yang dibagi);
9) Kondisi proyek gagal dan penanganannya; dan
10)Ketentuan pertanggungjawaban atas kekurangan dalam perhitungan penghematan energi melalui garansi penghematan (untuk pola bisnis penghematan energi yang dijamin).
Lebih lanjut, Perusahaan Jasa Konservasi Energi juga harus menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan usaha jasa konservasi energi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 2016. Kelalaian atas kewajiban pelaporan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar.[12]
Peraturan 2016 berlaku sejak 8 Juni 2016. ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
