| Issue Number : 2914

Hak Komunal atas Tanah bagi Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat  yang Berada dalam Kawasan Tertentu (“Peraturan 2016”).
 
Pada dasarnya, Peraturan 2016 bertujuan untuk mejamin hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.[1] Dengan adanya tujuan tersebut, Peraturan 2016 menguraikan berbagai ketentuan mengenai hal-hal berikut:
 
a.    Karakteristik masyarakat yang berhak mendapatkan hak komunal; dan
b.    Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan hak komunal atas tanah, serta pengalihannya.
 
Sebelum terbitnya Peraturan 2016, hal-hal di atas juga diatur dalam Peraturan No. 9 Tahun 2015tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2016 ditujukan kepada kegiatan usaha di sektor kehutanan dan perkebunan, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat pada umumnya.
 
Kelompok Masyarakat dan Hak Komunal
 
Hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan (“Hak Komunal”).[2] Berdasarkan Peraturan 2016, hanya ada dua jenis kelompok masyarakat yang dapat memperoleh Hak Komunal, yakni:[3]
 
a.     Masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (“Masyarakat Adat”);[4]
b.     Masyarakat yang berada dalam kawwasan tertentu (yakni hutan dan perkebunan) dan berbentuk koperasi, unit atau bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya (“Masyarakat Kawasan Tertentu”).[5]
 
Lebih lanjut, untuk memperoleh Hak Komunal, masyarakat sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi kriteria berikut:[6]

 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat  yang Berada dalam Kawasan Tertentu (“Peraturan 2016”).
 
Pada dasarnya, Peraturan 2016 bertujuan untuk mejamin hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.[1] Dengan adanya tujuan tersebut, Peraturan 2016 menguraikan berbagai ketentuan mengenai hal-hal berikut:
 
a.    Karakteristik masyarakat yang berhak mendapatkan hak komunal; dan
b.    Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan hak komunal atas tanah, serta pengalihannya.
 
Sebelum terbitnya Peraturan 2016, hal-hal di atas juga diatur dalam Peraturan No. 9 Tahun 2015tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2016 ditujukan kepada kegiatan usaha di sektor kehutanan dan perkebunan, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat pada umumnya.
 
Kelompok Masyarakat dan Hak Komunal
 
Hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan (“Hak Komunal”).[2] Berdasarkan Peraturan 2016, hanya ada dua jenis kelompok masyarakat yang dapat memperoleh Hak Komunal, yakni:[3]
 
a.     Masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (“Masyarakat Adat”);[4]
b.     Masyarakat yang berada dalam kawwasan tertentu (yakni hutan dan perkebunan) dan berbentuk koperasi, unit atau bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya (“Masyarakat Kawasan Tertentu”).[5]
 
Lebih lanjut, untuk memperoleh Hak Komunal, masyarakat sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi kriteria berikut:[6]

 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info