Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar (“Peraturan 2016”).
Peraturan 2016 menguraikan tata cara bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pelepasan atau pembatalan atas Hak Guna Usaha atau Hak Pakai atas lahan yang dikuasai oleh pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan.
Peraturan 2016 ditujukan kepada seluruh pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.
Hak atas Tanah: Hak Guna Usaha dan Hak Pakai
Secara umum, pemerintah dapat memberikan Hak Guna Usaha dan Hak Pakai baik untuk individu atau badan usaha (“Pemegang Hak atas Tanah”). Hak Guna Usaha adalah hak yang diberikan untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan dapat diolah untuk pertanian, perikanan, atau peternakan.[1] Sementara itu, Hak Pakai diberikan atas sebidang tanah yang dikuasai langsung oleh pemerintah atau warga negara Indonesia yang memegang Hak Milik, untuk dapat digunakan.[2]
Peraturan 2016 menguraikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Pemegang Hak atas Tanah, khususnya kewajiban untuk:[3]
a. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan, menyediakan sumber daya air dan melakukan tindakan pencegahan, membuat pusat krisis pemadaman dan penanganan setelah kebakaran;
c. Melakukan tata kelola air secara baik dan benar untuk menjaga lahan gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar;
d. Melakukan pembukaan lahan dan pekarangan yang tidak menimbulkan bencana atau kerugian secara materiil dan sosiologis terhadap Negara;
e. Membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam lahan tersebut;
f. Memfasilitasi monitoring terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh Kementerian;
g. Menanggung segala akibat yang timbul karena pemberian Hak Guna Usaha atau Hak Pakai.
Kewajiban Pelepasan dan Pembatalan Hak atas Tanah
Sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap Pemegang Hak atas Tanah yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran lahan. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan dalam bentuk:[4]
a. Penundaan proses permohonan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai (Hak atas Tanah), dalam hal permohonan tersebut masih pada tahap pengajuan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (“Kanwil”); atau
b. Kewajiban pelepasan atau pembatalan Hak atas Tanah dilakukan dalam hal memenuhi kondisi berikut:
- Apabila ≤ 50% dari luas lahan Hak atas Tanah yang terbakar: i) Pemegang Hak atas Tanah harus melepaskan Hak atas Tanah mereka; atau ii) pemerintah akan membatalkan Hak atas Tanah seluas lahan yang terbakar; atau
- Apabila >50% dari luas lahan Hak atas Tanah yang terbakar: i) Pemegang Hak atas Tanah harus membayar melalui kas Negara ganti kerugian sebesar Rp. 1 milliar per hektar lahan yang terbakar; atau ii) pemerintah akan membatalkan seluruh Hak atas Tanah.[5]
Mekanisme Kewajiban Pelepasan dan Pembatalan Hak atas Tanah
Untuk menjatuhkan sanksi kepada Pemegang Hak atas Tanah yang melakukan pelanggaran, pemerintah harus mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan 2016.
Secara singkat, mekanisme untuk melepaskan atau membatalkan hak atas tanah diuraikan dalam diagram alir berikut:[6]
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku