| Issue Number : 2912

DPR Sahkah UU Pengampunan Pajak

Setelah melalui proses pembahasan selama delapan bulan, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) akhirnya mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak  (“UU Pengampunan Pajak”) pada tanggal 28 Juni 2016.
 
UU Pengampunan Pajak ini utamanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.[1]Dengan adanya tujuan tersebut, UU Pengampunan Pajak memungkinkan wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan untuk memperoleh pengampunan pajak atas kewajiban perpajakan yang terutang melalui pengungkapan harta yang dimiliki disertai pembayaran uang tebusan. UU Pengampunan Pajak menguraikan kerangka pelaksanaan pengampunan pajak, yang meliputi:
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Setelah melalui proses pembahasan selama delapan bulan, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) akhirnya mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak  (“UU Pengampunan Pajak”) pada tanggal 28 Juni 2016.
 
UU Pengampunan Pajak ini utamanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.[1]Dengan adanya tujuan tersebut, UU Pengampunan Pajak memungkinkan wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan untuk memperoleh pengampunan pajak atas kewajiban perpajakan yang terutang melalui pengungkapan harta yang dimiliki disertai pembayaran uang tebusan. UU Pengampunan Pajak menguraikan kerangka pelaksanaan pengampunan pajak, yang meliputi:
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info