Setelah melalui proses pembahasan selama delapan bulan, Dewan Perwakilan Rakyat (“
DPR”) akhirnya mengesahkan
Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (“
UU Pengampunan Pajak”) pada tanggal 28 Juni 2016.
UU Pengampunan Pajak ini utamanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
[1]Dengan adanya tujuan tersebut, UU Pengampunan Pajak memungkinkan wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan untuk memperoleh pengampunan pajak atas kewajiban perpajakan yang terutang melalui pengungkapan harta yang dimiliki disertai pembayaran uang tebusan. UU Pengampunan Pajak menguraikan kerangka pelaksanaan pengampunan pajak, yang meliputi:
......