Dengan tujuan mempercepat upaya pemerintah untuk mengembangkan proyek penyediaan air minum di seluruh wilayah Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan Peraturan No. 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (“Peraturan 2016”).
Peraturan 2016 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 56 (6) Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemberian dukungan pemerintah dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (“SPAM”).
Peraturan 2016 ditujukan untuk pemerintah pusat/daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan badan usaha swasta yang ingin atau sudah bergerak dalam sektor penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
Dukungan Pemerintah untuk SPAM
Dalam rangka mempercepat pembangunan proyek SPAM di seluruh Indonesia, Peraturan 2016 mengizinkan pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dalam hal badan usaha milik negara/daerah (“BUMN/BUMD”) yang bergerak di sektor penyediaan air tidak mampu membiayai proyek tersebut.[1]Dalam situasi semacam itu, pembangunan proyek SPAM dapat dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau kerjasama institusi bisnis dengan institusi bisnis lainnya (Business-to-Business Cooperation) antara BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta.[2]
Setiap kerjasama antara BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta hanya dapat dilakukan dengan persyaratan berikut: 1) Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN/BUMD; dan 2) Kerjasama tersebut mengutamakan ketersediaan air bagi masyarakat berpenghasilan rendah.[3] Selain itu, perjanjian kerjasama tersebut dibatasi untuk tujuh jenis proyek SPAM yang meliputi:1)Pengembangan dan/atau pengelolaan terhadap unit air baku dan unit produksi;2)Unit distribusi;3) Teknologi pengoperasian SPAM; dan seterusnya.[4]
Pemerintah pusat/daerah atau lembaga pemerintahan lainnya dapat memberikan dukungan terhadap kerjasama pengembangan SPAM.[5] Dukungan tersebut dapat berupa dukungan kelayakan, insentif perpajakan, kontribusi fiskal (subsidi, hibah, pinjaman, dan lain-lain.), dan kontribusi non fiskal (infrastruktur, perizinan, dan lain-lain), dan lain-lain.[6]Patut dicatat bahwa dukungan pemerintah hanya diberikan untuk kerjasama berupa KPBU, sedangkan kerjasama antar institusi bisnis harus dibiayai sendiri oleh para pihak yang bersangkutan.[7]
Tata Cara Pemberian Dukungan
Sebelum memberikan dukungan, pemerintah pusat/daerah harus melakukan studi kelayakan finansial dan analisa risiko untuk menentukan lingkup kerjasama, alokasi risiko dan mitigasi, dan keperluan dukungan. Studi kelayakan dan analisa risiko dilakukan berdasarkan dokumen pra studi kelayakan (disusun oleh pemerintah, BUMN/BUMD) dan/atau rencana bisnis KPBU (disusun oleh BUMN/BUMD).[8]
Pemerintah pusat/daerah dapat menugaskan BUMN/BUMD sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“PJPK”) atas suatu proyek SPAM. Penugasan ini dilakukan dengan menerbitkan surat penugasan resmi yang paling sedikit memuat: maksud dan tujuan, target, keterangan lokasi, tanggal berlaku penugasan, dan lingkup penugasan proyek.[9]
Dukungan diberikan oleh pemerintah pusat/daerah atau lembaga pemerintah lainnya kepada BUMN/BUMD (sebagai PJPK) dan atau badan usaha pelaksana.[10] Terdapat dua macam prosedur pemberian dukungan pemerintah berdasarkan pihak pemberi dukungan. Tata cara pemberian dukungan oleh pemerintah pusat/daerah adalah sebagai berikut:
1. BUMN/BUMD yang mendapat penugasan sebagai PJPK melakukan penyiapan dan transaksi kerjasama, termasuk melakukan penyesuaian studi kelayakan dan/atau rencana bisnis. Dokumen studi kelayakan dan rencana bisnis tersebut akan digunakan untuk mengajukan permohonan dukungan pemerintah.[11]
2. Pemerintah pusat/daerah dapat meminta BUMN/BUMD untuk melakukan penyesuaian studi kelayakan dan/atau rencana bisnis sebelum memberikan dukungan. Apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap, maka pemerintah pusat/daerah dapat memberikan persetujuan pemberian dukungan.[12]
3. Dukungan yang belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[13]
Sedangkan untuk dukungan dari lembaga pemerintah lainnya (kementerian, badan atau lembaga negara) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dilakukan penilaian atas permohonan dukungan dan besaran dukungan yang dibutuhkan.[14]
Penerbitan persetujuan dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dan non-fiskal wajib diberikan paling lambat sebelum dokumen pengadaan barang atau jasa diterbitkan.[15] Namun, Peraturan 2016 tidak memuat ketentuan tentang jangka waktu penerbitan persetujuan dukungan pemerintah tersebut.
Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah
Tanah dan infrastruktur sebagai kontribusi non-fiskal yang diberikan pemerintah wajib dinilai sebelum kerjasama dimulai dan didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (“BMN”) atau Barang Milik Daerah (“BMD”).[16] BMN/BMD diserahterima kelolakan kepada BUMN/BUMD selama masa perjanjian kerjasama.[17]
Dalam hal perjanjian KPBU SPAM berakhir, akan dilakukan pemisahan perhitungan aset BMN/BMD, dan perolehan dari aset BMN/BMD dicatat sebagai nilai tetap tanpa penyusutan atau untuk diserahkan kepada PJPK.[18]
Ketentuan Peralihan
Penting untuk dicatat bahwa setiap kerjasama penyelenggaraan SPAM yang telah memasuki tahap evaluasi penawaran sebelum berlakunya Peraturan 2016 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian kerjasama.[19]
Peraturan 2016 berlaku sejak tanggal 16 Mei 2016.AP
[1]Pasal 4 (1) dan (2), Peraturan 2016. ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
