Rabu, Juni 22, 2016 | Issue Number : 2906

Ketentuan Standarisasi Barang dan Jasa Perdagangan Diperbaharui

Menteri perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (“Peraturan 2016”).

Peraturan 2016 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dengan mengatur ulang standardisasi barang/jasa yang diperdagangkan di Indonesia. Pada akhirnya, Peraturan 2016 menguraikan hal-hal berikut:

a.     Perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (“SNI”), Persyaratan Teknis[1] dan/atau Kualifikasi atau Kompentensi Personal (“Persyaratan Kualifikasi dan Kompetensi”)[2] jasa bidang perdagangan;[3]
b.     Pengawasan pra pasar untuk barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib;
c.     Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (“LPK”), yang bertanggung jawab dalam melakukan sertifikasi terhadap barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis; dan
d.     Pembinaan standardisasi bidang perdagangan.

Mengingat luasnya cakupan Peraturan 2016, Indonesian Legal Brief (ILB) ini akan membatasi pembatasan pada huruf (a) dan (b) di atas.

Sebelumnya, standardisasi bidang perdagangan diatur dalam Peraturan Menteri No. 14/M-DAG/PER/3/2007, dengan terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri No. 72/M-DAG/PER/9/2015(“Peraturan 2007”).

Peraturan 2016 ditujukan kepada pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa, serta pelaku industri, eksportir, importir dan masyarakat umum.

Standardisasi Jasa.

Standardisasi jasa di bidang perdagangan dilakukan melalui penetapan SNI, Persyaratan Teknis, dan/atau Persyaratan Kualifikasi dan Kompetensi bagi perseorangan yang menawarkan jasanya ke publik.

Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI jasa bidang perdagangan dilakukan oleh suatu komite teknis yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Pengendalian Mutu (“Direktorat Jenderal”) dan ditetapkan oleh kepala Badan Standardisasi Nasional (“BSN”).[4] Sementara itu, Persyaratan Teknis, dirumuskan dan diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis yang berwenang.[5] Sedangkan untuk perumusan, pengembangan, pemantauan, dan kaji ulang atas Persyaratan Kualifikasi dan Kompetensi dilakukan oleh komite teknis yang dibentuk oleh Menteri dan diketuai oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.[6]

Menteri dapat menetapkan SNI, Persyaratan Teknis, dan/atau Persyaratan Kualifikasi dan Kompetensi jasa bidang perdagangan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan secara wajib. Lebih lanjut, ketentuan dan tata cara pengawasan terhadap barang atau jasa yang telah diberlakukan SNI, Persyaratan Teknis, dan/atau Persyaratan Kualifikasi dan Kompetensi jasa bidang perdagangan secara wajib tersebut diatur dalam Peraturan Menteri mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan barang beredar dan jasa.[7]

Standardisasi Barang

Standardisasi barang dilaksanakan melalui perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI dan Persyaratan Teknis terhadap barang yang diperdagangkan. SNI dan Persyaratan teknis tersebut dirumuskan, dikaji ulang, dan direvisi oleh komite teknis yang dikoordinasikan oleh menteri terkait untuk kemudian ditetapkan oleh BSN.[8]

Untuk kepentingan nasional terkait aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan, Menteri dapat merumuskan dan/atau memberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib.[9] Dalam hal demikian, maka terdapat dua kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh importir, produsen, atau distributor barang, yakni:
1.     Memperoleh Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk barang produksi dalam negeri, dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk barang impor. Kedua dokumen tersebut diterbitkan olah Direktorat Jenderal dalam rangka pengawasan pra pasar (lihat pada pembahasan di bawah); dan[10]
2.    Memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dan Sertifikat Kesesuaian dari LPK sebagai bukti bahwa produsen atau importir telah memproduksi atau mengimpor barang yang telah memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib.[11]

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Lebih lanjut, barang impor yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib berada di Kawasan Pabean, wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh pelaku usaha.[12]

Pengawasan Pra Pasar: NRP dan NPB

Pengawasan pra pasar dilakukan oleh Kementerian untuk memastikan bahwa barang-barang yang memenuhi kriteria sebagai barang yang diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib telah memenuhi persyaratan sebelum barang tersebut diperdagangkan (kecuali pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan).[13]

Pengawasan pra pasar berdasarkan Peraturan 2016 menguraikan kewajiban kepada produsen, distributor, dan/atau importir barang untuk mendapatkan NRP (untuk barang produksi dalam negeri) atau NPB (untuk barang impor). Terhadap barang yang telah diterbitkan NRP dan NPB, pihak Kementerian dapat melakukan pengambilan contoh barang secara berkala atau sewaktu-waktu.[14]

Untuk memperoleh NRP atau NPB, pelaku usaha atau importir harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan berikut:[15]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda