Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan Peraturan No. 6 Tahun 2016 (“Amandemen”), untuk mengubah Peraturan Kepala BKPM No. 14 tahun 2015tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (“Peraturan”).[1]
Amandemen tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan menyederhanakan layanan perizinan dan non-perizinan terkait dengan sektor investasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal-hal yang diubah meliputi:
a. Kemudahan untuk persyaratan perizinan dan non-perizinan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan konstruksi di daerah tertentu;
b. Perusahaan yang didirikan oleh penanam modal asing yang berencana untuk mendapatkan izin prinsip;
c. Perubahan pada kepemilikan perusahaan;
d. Kriteria dan tata cara mendapatkan izin investasi; dan
e. Layanan investasi tiga jam.
Amandemen ini memiliki relevansi bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun asing, termasuk perusahaan yang berada di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.
Persyaratan Izin dan Non-Izin
Amandemen memungkinkan perusahaan yang berlokasi di kawasan tertentu untuk memulai konstruksi setelah memiliki Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan tanpa terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan perizinan dan non-perizinan berikut:[2]
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku