Kamis, Juni 16, 2016 | Issue Number : 2902

Jasa Penunjang Tenaga Listrik oleh Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 12 Tahun 2016   (“Amandemen”) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2013tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (“2013 Regulation”).

Amandemen ini memperbaharui berbagai ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan izin bagi badan usaha bukan berbadan hukum untuk terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dalam upaya untuk meningkatkan jasa dan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen.[1]

Peraturan Amandemen ini ditujukan kepada seluruh pelaku usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Jenis Usaha

Usaha jasa penunjang tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan 2013, meliputi berbagai kegiatan jasa, seperti konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, dll.[2]Sebelumnya, Peraturan 2013 menetapkan bahwa badan usaha yang dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik adalah sebagai berikut:[3]

1.     Badan usaha milik negara;
2.     Badan usaha milik daerah;
3.     Badan usaha swasta;
4.     Koperasi.

Amandemen saat ini menetapkan bahwa untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik berupa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dapat dilaksanakan oleh badan usaha bukan berbadan hukum.[4]Akan tetapi, badan usaha bukan berbadan hukum hanya dapat terlibat dalam proyek untuk kapasitas daya tersambung sampai dengan 900 VA (volts-ampere) yang menggunakan gambar instalasi standar.[5]Lebih lanjut, badan usaha bukan berbadan hukum tersebut hanya dapat menjalankan usaha di wilayah kerjanya di kabupaten/kota dalam daerah hukum tempat kedudukan badan usaha tersebut terdaftar.[6]

Persyaratan dan Prosedur Perizinan

Untuk dapat memberikan layanan jasa penunjang tenaga listrik untuk kepentingan umum, pelaku usaha yang menjalankan usaha jasa penunjang tenaga listrik terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (“Izin Usaha”) dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan di Kementerian Energi Sumber Daya Alam (“Direktur Jenderal”).

Permohonan Izin Usaha baik yang diajukan oleh badan usaha berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.[7]Persyaratan tersebut diringkas dalam tabel berikut:

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda