| Issue Number : 2900

Ketentuan Baru Pengendalian Kebakaran Hutan dan Tanah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (“Peraturan 2016”). Secara pokok, Peraturan 2016 memperbarui pedoman umum penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengatur ulang ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal berikut:[1]
 
a.     Pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (“Dalkarhutla”) dan masyarakat peduli api;
b.     Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Dalkarhutla;
c.     Sarana dan prasarana Dalkarhutla;
d.     Operasional Dalkarhutla;
e.     Pengembangan inovasi Dalkarhutla;
f.      Pemberdayaan masyarakat dan kerjasama kemitraan;
g.     Pelaporan, pengawasan dan evaluasi;
h.     Penghargaan dan sanksi; dan
i.      Pembiayaan.
 
Mengingat luasnya ruang lingkup Peraturan 2016, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini membatasi pembahasannya pada huruf (a) sampai (c) di atas. Sebelumnya, hal yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. P.12/Menhut-II/2009 (“Peraturan 2009”)
 
Peraturan 2016 ini ditujukan untuk pelaku usaha yang bergerak di sektor kehutanan atau melakukan kegiatan usaha di kawasan hutan (misalnya usaha perkebunan dan pertambangan), serta masyarakat umum dan penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
 
Organisasi Dalkarhutla
 
Peraturan 2016 mewajibkan pembentukan brigade Dalkarhutla oleh pemerintah (baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota) dan unit-unit pelaksana teknis.[2] Unit pelaksana teknis tersebut meliputi:[3]
 
a.     Brigdalkar Unit Pelaksana Teknis Daerah Dalkarhutla atau Taman Hutan Raya;
b.     Brigdalkar Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani;
c.     Brigdalkar Perum Perhutani;
d.     Brigdalkar Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(“IUPHHK”), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu(“IUPHHBK”), atau IUPHHK Restorasi Ekosistem (“IUPHHK-RE”) dalam hutan alam pada hutan produksi;
e.     Brigdalkar Pemegang IUPHHK, IUPHHBK pada hutan industri atau hutan restorasi ekosistem; dan
f.      Brigdalkar Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada hutan lindung dan hutan produksi (untuk kegiatan pertambangan).
 
Masing-masing brigade Dalkarhutla sekurang-kurangnya mempunyai kepala brigade, sekretaris brigade, koordinator pencegahan kebakaran hutan dan lahan, koordinator pemadaman dan penanganan pasca kebakaran, dan kepala regu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kegiatan Dalkarhutla.[4] 
 
Selain brigade Dalkarhutla, Peraturan 2016 juga mengatur tentang pembentukan masyarakat peduli api, terdiri dari kelompok masyarakat yang dengan suka rela berpartisipasi dalam kegiatan Dalkarhutla setelah mendapatkan pelatihan atau pembekalan yang cukup.[5] Peraturan 2016 mewajibkan pihak-pihak berikut untuk memfasilitasi pembentukan masyarakat peduli api:[6]
 
a.     Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus(“IUPK”), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (“IUPJL”) atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu(“IPHHBK”) pada hutan lindung dan hutan produksi;
b.     Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu(“IPHHK”) pada hutan produksi dan hutan tanaman rakyat;
c.     Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) untuk kegiatan non pertambangan;
d.     Pengelola hutan kemasyarakatan atau hutan desa;
e.     Penanggung jawab hutan adat;
f.      Pemilik hutan hak; dan
g.     Pemilik kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.  
 
Secara struktur, masyarakat peduli api sekurang-kurangnya memiliki ketua, sekretaris (merangkap bendahara), dan kepala regu. Ketentuan lebih lanjut mengenai masyarakat tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.[7] 
 
Terakhir, Peraturan 2016 juga mewajibkan pemegang izin non-kehutanan di luar kawasan hutan (khususnya untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan) untuk membentuk organisasi yang tugas utamanya adalah mencegah terjadinya kebakaran lahan.[8] 
 
Sebelumnya, Peraturan 2009 tidak mengatur secara rinci tentang pihak-pihak mana yang wajib mendirikan birigade Dalkarhutla atau masyarakat peduli api.
 
Sumber Daya Manusia
 
Dalam rangka mencapai sistem pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang lebih efektif, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat harus ditingkatkan.[9] Untuk hal ini, pemegang izin berikut diwajibkan untuk memberikan jumlah sumber daya manusia yang cukup untuk berpartisipasi dalam brigade Dalkarhutla:[10]
 
a.     Pemegang IUPHHK, IUPHHBK atau IUPHHK-RE pada hutan produksi;
b.     Pemegang IUPHHK dan IUPHHBK pada hutan tanaman industri atau hutan tanaman hasil rehabilitasi; dan
c.     Pemegang IPPKH untuk kegiatan pertambangan pada hutan lindung dan hutan produksi.   
 
Sementara itu, pihak-pihak berikut ini wajib menyediakan sumber daya manusia yang akan berpartisipasi dalam masyarakat peduli api:[11]
 
a.     Pemegang: 1) IUPK, IUPJL, IPHHBK pada hutan lindung atau hutan produksi; 2) IPHHK pada hutan produksi dan hutan tanaman rakyat; 3) IPPKH untuk kegiatan non pertambangan;
b.     Pengelola hutan kemasyarakatan atau hutan desa;
c.     Penanggung jawab hutan adat;
d.     Pemilik hutan hak; dan
e.     Pemilik kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus
 
Peraturan 2009 tidak memuat pengaturan terperinci mengenai pengembangan sumber daya manusia Dalkarhutla.
 
Sarana dan Prasarana
 
Para pihak yang diwajibkan untuk membentuk brigade Dalkarhutla berdasarkan ketentuan Peraturan 2016 juga wajib menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.[12] Pengaturan lebih lanjut tentang jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan dijabarkan dalam Pasal 52 sampai 62 Peraturan 2016, antara lain meliputi: kampanye pencegahan kebakaran, sarana pengelolaan kanal pada gambut, sistem peringatan dini terhadap kebakaran, regu pemadam kebakaran, pompa air, dan lain sebagainya.
 
Sama seperti penjelasan di atas, para pihak yang diwajibkan untuk mendukung masyarakat peduli api juga wajib menyiapkan sarana dan prasarana yang berfungsi mencegah dan memadamkan kebakaran. Namun, perincian mengenai sarana dan prasarana tersebut akan diputuskan oleh kepala atau pimpinan masing-masing perusahaan pemegang izin.[13]
 
Peraturan 2016 mencabut dan menggantikan Peraturan 2009.
 
Peraturan 2016 berlaku sejak tanggal 18 April 2016
.CD
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (“Peraturan 2016”). Secara pokok, Peraturan 2016 memperbarui pedoman umum penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengatur ulang ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal berikut:[1]
 
a.     Pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (“Dalkarhutla”) dan masyarakat peduli api;
b.     Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Dalkarhutla;
c.     Sarana dan prasarana Dalkarhutla;
d.     Operasional Dalkarhutla;
e.     Pengembangan inovasi Dalkarhutla;
f.      Pemberdayaan masyarakat dan kerjasama kemitraan;
g.     Pelaporan, pengawasan dan evaluasi;
h.     Penghargaan dan sanksi; dan
i.      Pembiayaan.
 
Mengingat luasnya ruang lingkup Peraturan 2016, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini membatasi pembahasannya pada huruf (a) sampai (c) di atas. Sebelumnya, hal yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. P.12/Menhut-II/2009 (“Peraturan 2009”)
 
Peraturan 2016 ini ditujukan untuk pelaku usaha yang bergerak di sektor kehutanan atau melakukan kegiatan usaha di kawasan hutan (misalnya usaha perkebunan dan pertambangan), serta masyarakat umum dan penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
 
Organisasi Dalkarhutla
 
Peraturan 2016 mewajibkan pembentukan brigade Dalkarhutla oleh pemerintah (baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota) dan unit-unit pelaksana teknis.[2] Unit pelaksana teknis tersebut meliputi:[3]
 
a.     Brigdalkar Unit Pelaksana Teknis Daerah Dalkarhutla atau Taman Hutan Raya;
b.     Brigdalkar Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani;
c.     Brigdalkar Perum Perhutani;
d.     Brigdalkar Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(“IUPHHK”), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu(“IUPHHBK”), atau IUPHHK Restorasi Ekosistem (“IUPHHK-RE”) dalam hutan alam pada hutan produksi;
e.     Brigdalkar Pemegang IUPHHK, IUPHHBK pada hutan industri atau hutan restorasi ekosistem; dan
f.      Brigdalkar Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada hutan lindung dan hutan produksi (untuk kegiatan pertambangan).
 
Masing-masing brigade Dalkarhutla sekurang-kurangnya mempunyai kepala brigade, sekretaris brigade, koordinator pencegahan kebakaran hutan dan lahan, koordinator pemadaman dan penanganan pasca kebakaran, dan kepala regu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kegiatan Dalkarhutla.[4] 
 
Selain brigade Dalkarhutla, Peraturan 2016 juga mengatur tentang pembentukan masyarakat peduli api, terdiri dari kelompok masyarakat yang dengan suka rela berpartisipasi dalam kegiatan Dalkarhutla setelah mendapatkan pelatihan atau pembekalan yang cukup.[5] Peraturan 2016 mewajibkan pihak-pihak berikut untuk memfasilitasi pembentukan masyarakat peduli api:[6]
 
a.     Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus(“IUPK”), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (“IUPJL”) atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu(“IPHHBK”) pada hutan lindung dan hutan produksi;
b.     Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu(“IPHHK”) pada hutan produksi dan hutan tanaman rakyat;
c.     Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) untuk kegiatan non pertambangan;
d.     Pengelola hutan kemasyarakatan atau hutan desa;
e.     Penanggung jawab hutan adat;
f.      Pemilik hutan hak; dan
g.     Pemilik kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.  
 
Secara struktur, masyarakat peduli api sekurang-kurangnya memiliki ketua, sekretaris (merangkap bendahara), dan kepala regu. Ketentuan lebih lanjut mengenai masyarakat tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.[7] 
 
Terakhir, Peraturan 2016 juga mewajibkan pemegang izin non-kehutanan di luar kawasan hutan (khususnya untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan) untuk membentuk organisasi yang tugas utamanya adalah mencegah terjadinya kebakaran lahan.[8] 
 
Sebelumnya, Peraturan 2009 tidak mengatur secara rinci tentang pihak-pihak mana yang wajib mendirikan birigade Dalkarhutla atau masyarakat peduli api.
 
Sumber Daya Manusia
 
Dalam rangka mencapai sistem pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang lebih efektif, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat harus ditingkatkan.[9] Untuk hal ini, pemegang izin berikut diwajibkan untuk memberikan jumlah sumber daya manusia yang cukup untuk berpartisipasi dalam brigade Dalkarhutla:[10]
 
a.     Pemegang IUPHHK, IUPHHBK atau IUPHHK-RE pada hutan produksi;
b.     Pemegang IUPHHK dan IUPHHBK pada hutan tanaman industri atau hutan tanaman hasil rehabilitasi; dan
c.     Pemegang IPPKH untuk kegiatan pertambangan pada hutan lindung dan hutan produksi.   
 
Sementara itu, pihak-pihak berikut ini wajib menyediakan sumber daya manusia yang akan berpartisipasi dalam masyarakat peduli api:[11]
 
a.     Pemegang: 1) IUPK, IUPJL, IPHHBK pada hutan lindung atau hutan produksi; 2) IPHHK pada hutan produksi dan hutan tanaman rakyat; 3) IPPKH untuk kegiatan non pertambangan;
b.     Pengelola hutan kemasyarakatan atau hutan desa;
c.     Penanggung jawab hutan adat;
d.     Pemilik hutan hak; dan
e.     Pemilik kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus
 
Peraturan 2009 tidak memuat pengaturan terperinci mengenai pengembangan sumber daya manusia Dalkarhutla.
 
Sarana dan Prasarana
 
Para pihak yang diwajibkan untuk membentuk brigade Dalkarhutla berdasarkan ketentuan Peraturan 2016 juga wajib menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.[12] Pengaturan lebih lanjut tentang jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan dijabarkan dalam Pasal 52 sampai 62 Peraturan 2016, antara lain meliputi: kampanye pencegahan kebakaran, sarana pengelolaan kanal pada gambut, sistem peringatan dini terhadap kebakaran, regu pemadam kebakaran, pompa air, dan lain sebagainya.
 
Sama seperti penjelasan di atas, para pihak yang diwajibkan untuk mendukung masyarakat peduli api juga wajib menyiapkan sarana dan prasarana yang berfungsi mencegah dan memadamkan kebakaran. Namun, perincian mengenai sarana dan prasarana tersebut akan diputuskan oleh kepala atau pimpinan masing-masing perusahaan pemegang izin.[13]
 
Peraturan 2016 mencabut dan menggantikan Peraturan 2009.
 
Peraturan 2016 berlaku sejak tanggal 18 April 2016
.CD
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info