| Issue Number : 2899

Peraturan Baru Slot Time Dalam Penerbangan

Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 57 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara (“Peraturan 2016”) untuk menghadapi peningkatan pertumbuhan industri angkutan udara.[1]
 
Peraturan 2016 mengatur ulang sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan alokasi ketersediaan waktu terbang bandar udara yang lazim dikenal sebagai slot time.[2] Sebelum terbitnya Peraturan 2016, persoalan yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. PM 13 tahun 2015 (“Peraturan 2015”).[3]
 
Peraturan 2016 ditujukan untuk seluruh otoritas bandar udara dan badan usaha angkutan udara di Indonesia.
 
Penyelenggaraan Slot Clearance Bandar Udara
 
Peraturan 2016 menyatakan bahwa setiap badan usaha angkutan udara wajib memperoleh persetujuan slot time (slot clearance) sebagai syarat untuk mendapatkan izin rute atau persetujuan terbang dari Menteri.[4] Badan usaha angkutan udara dilarang untuk menjual tiket penerbangan sebelum memperoleh izin rute penerbangan tersebut.[5]
 
Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan slot clearance, Menteri membentuk organisasi yang terdiri dari Penyelenggara Slot Time Bandar Udara (“Penyelenggara”) dan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (“UPKS”).[6] Masing-masing pihak ini dijabarkan lebih lanjut dalam tabel berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 57 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara (“Peraturan 2016”) untuk menghadapi peningkatan pertumbuhan industri angkutan udara.[1]
 
Peraturan 2016 mengatur ulang sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan alokasi ketersediaan waktu terbang bandar udara yang lazim dikenal sebagai slot time.[2] Sebelum terbitnya Peraturan 2016, persoalan yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. PM 13 tahun 2015 (“Peraturan 2015”).[3]
 
Peraturan 2016 ditujukan untuk seluruh otoritas bandar udara dan badan usaha angkutan udara di Indonesia.
 
Penyelenggaraan Slot Clearance Bandar Udara
 
Peraturan 2016 menyatakan bahwa setiap badan usaha angkutan udara wajib memperoleh persetujuan slot time (slot clearance) sebagai syarat untuk mendapatkan izin rute atau persetujuan terbang dari Menteri.[4] Badan usaha angkutan udara dilarang untuk menjual tiket penerbangan sebelum memperoleh izin rute penerbangan tersebut.[5]
 
Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan slot clearance, Menteri membentuk organisasi yang terdiri dari Penyelenggara Slot Time Bandar Udara (“Penyelenggara”) dan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (“UPKS”).[6] Masing-masing pihak ini dijabarkan lebih lanjut dalam tabel berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info