Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 36/M-DAG/PER/5/2016tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir (“Peraturan 2016”).
Peraturan 2016 menguraikan lebih rinci mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif oleh Pemerintah kepada importir atau eksportir yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor atau ekspor, sebagaimana diamanatkan pada pasal 43 (3), 46 (3), dan 52 (6) Undang-Undang No.7 Tahun 2014tentang Perdagangan (“Undang-Undang Perdagangan”).[1]
Peraturan 2016 ditujukan kepada seluruh importir dan ekportir.
Sanksi Administratif
Secara umum, pemerintah, khususnya Menteri, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, atau pejabat penerbit perizinan (secara bersama-sama disebut “Pemerintah”) dapat melakukan pengenaan sanksi administratif terhadap importir atau eksportir yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekspor dan impor. Peraturan 2016 menetapkan empat jenis sanksi administratif, yakni:[2]
a. Peringatan tertulis;
b. Penangguhan perizinan;
c. Pembekuan perizinan; atau
d. Pencabutan perizinan.
Lebih lanjut, Pemerintah juga akan mengumumkan kepada publik melalui portal INATRADE Kementerian Perdagangan terhadap setiap pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan dan pencabutan perizinan.[3]
Perlu dicatat bahwa Pemerintah dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan wajib diberikan berdasarkan:[4]
a. Laporan pengaduan, yang menguraikan pengaduan yang diterima oleh penyidik pengawai negeri sipil bidang perdagangan atas terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perdagangan;[5]
b. Hasil post-audit, yakni penilaian kepatuhan terhadap kebenaraan laporan pelaksanaan ekspor/imporyang dilakukan oleh Pemerintah;[6]
c. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah; dan/atau
d. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawasan di bidang perdagangan.[7]
Pengenaan Sanksi
Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 2016 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara bertahap atau secara tidak bertahap.[8]
Sanksi administratif yang dikenakan secara bertahap hanya dapat dilakukan dalam hal importir atau eksportir tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan ekspor atau impor. Dalam hal ini, Pemerintah akan mengenakan sanksi administratif tahap pertama berupa peringatan tertulis kepada ekportir/importir. Dalam hal eksportir/importir tersebut tetap tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor/impor, maka Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi tahap kedua berupa pembekuan perizinan serta tahap ketiga berupa pencabutan perizinan dalam hal importir/eksportir tidak mengindahkan sanksi tahap kedua.[9]
Prosedur dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif secara bertahap diuraikan dalam bagan alur berikut:[10]

Sanksi Administratif Secara Tidak Bertahap
Berbeda dengan pengenaaan sanksi administrasi secara bertahap, pada pengenaan sanksi secara tidak bertahap dilakukan dengan mempertimbangkan jenis barang yang diekspor atau diimpor dan/atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ekportir atau importir.[11]
Sebagai contoh, Pemerintah dapat serta-merta mencabut izin dari importir/eksportir yang telah melakukan pelanggaran serius, tanpa mengharuskan terlebih dahulu untuk melakukan pengenaan sanksi berupa peringatan tertulis atau sanksi yang lebih ringan.[12]
Akan tetapi, Peraturan 2016 membatasi jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif secara tidak bertahap, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:[13]
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku