Pemerintah tengah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal[1] (“RPP Produk Halal”), yang akan memuat ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal berikut:
a. Kewajiban sertifikasi halal secara bertahap;
b. Proses sertifikasi produk halal;
c. Lembaga Pemeriksa Halal dan auditor halal;
d. Kerja sama antar penyelenggara jaminan produk halal;
e. Registrasi sertifikat halal luar negeri; dan
f. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal.
Dikarenakan luasnya cakupan RPP Produk Halal, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini akan membahas poin (a), (b), (c) dan (e) di atas.
RPP Produk Halal ditujukan untuk produsen dan importir makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta masyarakat secara umum.
Tenggat Waktu Pelaksanaan secara Bertahap
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal(“UU Jaminan Produk Halal”), hanya produk yang telah mendapatkan sertifikat halal saja yang dapat diimpor, didistribusikan, dan diperdagangkan di Indonesia.[2] Menteri Agama (“Menteri”) akan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”), yang diberi kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal.[3]
UU Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa kewajiban ini mulai berlaku lima tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan (17 Oktober 2014). Proses pemberlakuan itu sendiri dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jenis produk[4] seperti dijabarkan dalam tabel berikut:[5]
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku