Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Peraturan No. 22/POJK.04/2016tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Perdagangan Efek (“Peraturan 2016”). Peraturan 2016 ini diterbitkan untuk memastikan bahwa setiap orang yang berprofesi sebagai pedagang efek di pasar modal memiliki kecakapan profesional yang memadai. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur ulang persyaratan-persyaratan wakil perantara pedagang efek, yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan profesi tersebut, serta ruang lingkup profesi itu sendiri.
Peraturan 2016 ditujukan untuk perusahaan umum dan perusahaan efek, serta orang perorangan yang bekerja, atau ingin bekerja, sebagai pedagang efek.
Jenis Pedagang Efek
Peraturan 2016 membagi wakil perantara pedagang efek menjadi dua kelompok berikut: 1) Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran/”WPPE”); dan 2) Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (“WPPE Terbatas”).[1]Secara pokok, baik WPPE maupun WPPE Terbatas memiliki fungsi yang sama, yaitu mewakili kepentingan nasabah dalam melakukan pemasaran efek kepada calon investor yang potensial.[2] Namun, terdapat sejumlah perbedaan antara WPPE dan WPPE Terbatas terkait dengan ruang lingkup kegiatan dan tanggung jawab mereka sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku