Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan No. 67/PMK.04/2016tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk (“Peraturan 2016”).[1]
Tujuan utama dari diterbitkannya Peraturan 2016 adalah untuk mempermudah jalannya proses impor barang dengan memperkenalkan “deklarasi inisiatif” kepada para importir. Melalui deklarasi inisiatiif, importir dapat mencantumkan nilai perkiraan atas transaksi barang impor tersebut sebagai dasar dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk, sebagai pengganti nilai transaksi yang sebenarnya harus dibayar.
Peraturan 2016 ditujukan kepada seluruh importir.
Deklarasi Inisiatif
Sebagai aturan umum, importir diwajibkan untuk mencantumkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan di dalam Pemberitahuan Impor Barang (“PIB”) kepada kantor pabean terkait. Nilai transaksi tersebut kemudian menjadi dasar dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Nilai transaksi tersebut merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya. Akan tetapi, dalam hal nilai transaksi belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB, importir dapat melakukan deklarasi inisiatif.[2]
Deklarasi inisiatif dapat dilakukan oleh importir terhadap harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB, yaitu: [3]
a. Harga futures, yaitu harga yang seharusnya dibayar pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas (misalnya gandum, jelai, dll.);[4]
b. Royalti, yaitu biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (misalnya buku, film, dll);[5]dan/atau
c. Proceeds, yaitu nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan (misalnya barang-barang yang dijual berdasarkan perjanjian bagi hasil).[6]
Lebih lanjut, harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sebagaimana disebutkan di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[7]
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku