| Issue Number : 2888

Perubahan tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Industri Tertentu

Dalam rangka mendorong pertumbuhan penanaman modal pada industri padat karya[1], Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2016 (“Amandemen”) diterbitkan untuk mengubah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu (“Peraturan 2015”).[2]

Untuk melaksanakan tujuan di atas, Amandemen mengubah jenis-jenis bidang usaha tertentu yang berhak mendapat fasilitas pajak penghasilan,[3] dengan menggantikan lampiran sebagaimana tercantum pada Peraturan 2015.[4]

Amandemen ditujukan kepada wajib pajak badan dalam negeri baik yang telah menanamkan modal di Indonesia, atau yang berencana untuk menanamkan modal di Indonesia.
 
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Jenis Bidang Usaha Tertentu

Berdasarkan Peraturan 2015, wajib pajak badan dalam negeri (“Wajib Pajak”) yang melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu berhak menerima fasilitas pajak penghasilan. Penanaman modal tersebut merujuk pada kegiatan usaha pada bidang usaha yang menjadi prioritas tinggi dalam skala nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Amandemen.[5]

Dalam hal ini, Lampiran I Amandemen sekarang memuat 71 bidang usaha tertentu yang berhak menerima fasilitas pajak penghasilan, sedangkan Lampiran I Peraturan 2015 hanya memuat 66 bidang usaha. Penambahan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Amandemen adalah sebagai berikut:[6]
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Dalam rangka mendorong pertumbuhan penanaman modal pada industri padat karya[1], Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2016 (“Amandemen”) diterbitkan untuk mengubah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu (“Peraturan 2015”).[2]

Untuk melaksanakan tujuan di atas, Amandemen mengubah jenis-jenis bidang usaha tertentu yang berhak mendapat fasilitas pajak penghasilan,[3] dengan menggantikan lampiran sebagaimana tercantum pada Peraturan 2015.[4]

Amandemen ditujukan kepada wajib pajak badan dalam negeri baik yang telah menanamkan modal di Indonesia, atau yang berencana untuk menanamkan modal di Indonesia.
 
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Jenis Bidang Usaha Tertentu

Berdasarkan Peraturan 2015, wajib pajak badan dalam negeri (“Wajib Pajak”) yang melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu berhak menerima fasilitas pajak penghasilan. Penanaman modal tersebut merujuk pada kegiatan usaha pada bidang usaha yang menjadi prioritas tinggi dalam skala nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Amandemen.[5]

Dalam hal ini, Lampiran I Amandemen sekarang memuat 71 bidang usaha tertentu yang berhak menerima fasilitas pajak penghasilan, sedangkan Lampiran I Peraturan 2015 hanya memuat 66 bidang usaha. Penambahan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Amandemen adalah sebagai berikut:[6]
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info