| Issue Number : 2880

Pemerintah Perluas Batasan Area Pemanfaatan Hutan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”)telah menerbitkan Peraturan No. P.4/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (“Peraturan 2016”).
 
Peraturan 2016 menetapkan batas  baru luasan areal hutan yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik izin di bawah ini:[1]
 
a.    Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Produksi – “IUPHHK-HTI”); dan[2]
b.    Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam – “IUPHHK-HA”).[3]
                                                                                                          
Sebelum terbitnya Peraturan 2016, hal yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. P.8/MENHUT-II/2014tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi (“Peraturan 2014”).
 
Peraturan 2016 ditujukan kepada pihak yang ingin memperoleh IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI.
 
Batasan Baru
 
Pada umumnya, Peraturan 2016 menetapkan memperluas batasan pemanfaatan area hutan bagi pemegang IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HA dibanding Peraturan 2014. Perbandingan kedua peraturan tersebut dijabarkan sebagai berikut:[4]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”)telah menerbitkan Peraturan No. P.4/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (“Peraturan 2016”).
 
Peraturan 2016 menetapkan batas  baru luasan areal hutan yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik izin di bawah ini:[1]
 
a.    Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Produksi – “IUPHHK-HTI”); dan[2]
b.    Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam – “IUPHHK-HA”).[3]
                                                                                                          
Sebelum terbitnya Peraturan 2016, hal yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. P.8/MENHUT-II/2014tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi (“Peraturan 2014”).
 
Peraturan 2016 ditujukan kepada pihak yang ingin memperoleh IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI.
 
Batasan Baru
 
Pada umumnya, Peraturan 2016 menetapkan memperluas batasan pemanfaatan area hutan bagi pemegang IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HA dibanding Peraturan 2014. Perbandingan kedua peraturan tersebut dijabarkan sebagai berikut:[4]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info