Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 20/M-DAG/PER/3/2016mengenai Ketentuan Impor Jagung (“Peraturan 2016”) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional dan pendapatan petani, serta melindungi kepentingan konsumen.[1]
Pada dasarnya, Peraturan 2016 menguraikan panduan umum bagi para pihak yang berhak untuk mengimpor jagung, serta prosedur untuk memperoleh persetujuan dari Menteri.
Peraturan 2016 ditujukan kepada seluruh perusahaan yang saat ini terlibat dalam kegiatan importasi jagung, atau perusahaan yang kedepannya berencana melakukan impor jagung.
Jagung
Peraturan 2016 mengizinkan impor jagung (berdasarkan pos tarif/ HS 1005.90.90.00) untuk memenuhi kebutuhan domestik atas pakan, pangan, dan bahan baku industri. Akan tetapi, setiap kegiatan impor jagung harus merujuk pada peruntukan dan jumlah yang ditetapkan pada rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian (antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Kuangan).[2]
Importir
Pihak yang dapat mengimpor jagung adalah sebagai berikut:[3]
a. Importir yang telah memiliki Angka Pengenal Importir Umum (“API-U”), serta Angka Pengenal Importir Produsen (“API-P”) untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri;[4] atau
b. Badan Urusan Logistik (BULOG), untuk memenuhi permintaan atas kebutuhan pakan ternak berdasarkan penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Perlu dicatat bahwa importir pemegang API-P hanya dapat mengimpor jagung sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk produknya sendiri, dan dilarang untuk memperdagangkan jagung tersebut ke pihak lain.[5]
Syarat Impor
Dalam hal importir atau BULOG berniat untuk mengimpor jagung, maka mereka harus memperoleh persetujuan impor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan (“Direktur Jenderal”).[6] Lebih lanjut, dalam hal BULOG berniat untuk mengimpor jagung maka BULOG perlu memperoleh rekomendasi dari Menteri Pertanian sebelum mengajukan permintaan persetujuan impor.
Perlu dicatat pula bahwa kewajiban berdasarkan Peraturan 2016 dapat dikesampingkan jika masuk kategori berikut:[7]
a. Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut, yang dimaksudkan untuk keperluan pribadi;
b. Barang-barang kiriman;
c. Barang yang telah diekspor lalu diimpor kembali dengan jumlah maksimal sama dengan ketika dieskpor, sebagaimana dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang.
Untuk memperoleh persetujuan impor, pemohon harus mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal melalui portal INATRADE (http://inatrade.kemendag.co.id), dengan melengkapi dokumen-dokumen berikut:[8]
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku