Otoritas Jasa Keuangan (“OJK) telah menerbitkan Peraturan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (“Peraturan 2016”).
Peraturan 2016 diterbitkan sebagai panduan untuk bank umum untuk mengurangi risiko yang dapat timbul diakibatkan kompleksitas kondisi perbankan saat ini. Untuk tujuan tersebu, Peraturan 2016 mengatur ketentuan yang mencakup:
a. Tindakan-tindakan manajemen risiko;
b. Pembentukan komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
c. Pengelolaan manajemen risiko pada produk dan aktivitas baru;
d. Kewajiban menyampaikan laporan ke OJK; dan
e. Sanksi-sanksi atas ketidakpatuhan.
Mengingat luasnya cakupan Peraturan 2016, edisi ini Indonesian Legal Brief (ILB) akan menjelaskan untuk bagian (a), (b), dan (e).
Sebelum Peraturan 2016 disahkan, hal-hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (“BI”) No. 5/8/PBI/2003, sebagaimana diubah dengan Peraturan BI No. 11/25/PBI/2009(“Peraturan BI”).
Peraturan 2016 ini ditujukan kepada seluruh bank umum.
Tindakan-Tindakan Manajemen Risiko
Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, bank umum (“Bank”) seringkali dihadapkan pada beberapa jenis risiko keuangan mencakup:[1]
a. Risiko kredit;
b. Risiko pasar;
c. Risiko likuiditas;
d. Risiko operasional;
e. Risiko hukum;
f. Risiko reputasi;
g. Risiko stratejik; dan
h. Risiko kepatuhan.
Untuk mengurangi potensi risiko yang berdampak pada kegiatan usaha Bank, Peraturan 2016 mewajibkan agar bank menerapkan tindakan-tindakan manajemen risiko. Tindakan-tindakan ini dapat dilakukan oleh setiap Bank secara individu atau dikonsolidasikan dengan anak perusahaannya. Tindakan manajemen risiko mencakup empat akktivitas utama, yaitu:[2]
a. Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris;
b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
Masing-masing dari empat aktifitas tersebut diterapkan sebagai berikut:
a. Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris
Bank sebaiknya menentukan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko.[3] Wewenang dan tanggung jawab dari Direksi harus mencakup hal-hal berikut:[4]
1) Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;
2) Evaluasi atas transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
3) Memastikan pengembangan sumber daya manusia terkait dengan manajemen risiko; dan lain-lain.
Sementara itu, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:[5]
1) Persetujuan dan evaluasi atas tiap-tiap kebijakan manajemen risiko yang dibuat oleh Direksi;
2) Evaluasi terhadap akuntabilitas Direksi mengenai penerapan atas tiap-tiap tindakan manajemen risiko; dan
3) Evalusi dan persetujuan atas tiap-tiap permohonan dari Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
b. Kebijakan dan prosedur manajemen risik, dan penetapan batas risiko
Bank disyaratkan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko yang memadai yang sedikitnya mencakup hal-hal berikut:[6]
1) Penetapan tiap-tiap risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
2) Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk;
3) Penetapan batas dan toleransi risiko;
4) Penetapan system pengendalian internal dalam penerapan tindakan manajemen risiko; dan lain-lain.
Dalam menetapkan batas risiko, bank harus dengan jelas menggambarkan batas risiko secara menyeluruh, batasan untuk masing-masing jenis risiko, dan batas risiko untuk masing-masing aktivitas.[7] Selanjutnya, prosedur tersebut mengatur penerapan atas tiap-tiap tindakan manajemen risiko, serta menetapkan tiap-tiap batas risiko, harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil.[8]
Penetapan batas risiko yang dibuat oleh bank harus mencakup: 1) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas untuk setiap karyawan bank; 2) pemeriksaan berkala atas prosedur manajemen risiko dan penetapan batas risiko; 3) dokumentasi prosedur maanajemen risiko dan penetapan batas risiko.[9]
c. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko
Mengenai hal ini, Peraturan 2016 mewajibkan agar bank melakukan hal-hal berikut:
1) Mengindentifikasi tiap-tiap risiko (yakni karakteristik dan jenis risiko yang dapat timbul dari berutang kepada produk perbankan/aktifitas bisnis);[10]
2) Mengukur risiko yang mencakup: a) evaluasi berkala atas kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur untuk pengukuran risiko; dan 2) penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko;[11]
3) Memantau risiko yang mencakup: a) evaluasi terhadap eksposur risiko; dan b) penyempurnaan proses pelaporan;[12]
4) Mengelola tiap-tiap risiko yang dapat menghambat sebuah aktivitas bisnis bank; dan
5) Menyusun sistem informasi manajemen risiko, yang setidaknya mencakup hal-hal berikut: a) eksposur risiko; b) kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko; dan c) realisasi atas tindakan-tindakan manajemen risiko.[13]
d. Pengawasan internal yang menyeluruh
Pengawasan internal menyeluruh, sebagai bagian integral atas kebijakan manajemen risiko, harus setidaknya mencakup:[14]
1) Penetapan wewenang dan tanggung jawab mengenai pengawasan atas kepatuhan dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko;
2) Struktur organisasi yang jelas mencakup aktifitas bisnis perbankan;
3) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; dan lain-lain.
Secara substansi, ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan OJK sama dengan ketentuan mengenai tindakan-tindakan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan BI.
Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
Untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko yang efektif, Bank harus membentuk Komite Manajemen Risiko (“Komite”) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (“Satuan Kerja”).[15]
Komite berwenang membuat rekomendasi untuk Presiden Direktur mengenai hal-hal berikut:[16]
a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko;
b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
c. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
Satuan Kerja harus independen dan juga dibentuk berdasarkan kompleksitas risiko perbankan.[17] Satuan Kerja secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan memiliki beberapa kewenangan, mencakup:[18]
a. Pengawasan atas penerapan strategi manajemen risiko;
b. Melakukan kaji ulang berkala atas proses manajemen risiko;
c. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Presiden Direktur dan Komite; dan lain-lain.
Pelaporan
Bank harus menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK setiap tiga bulan sekali. Laporan ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan.[19]
Selain laporan profil risiko, Bank juga diwajibkan untuk menyampaikan rencana pemberitahuan dan laporan realisasi aktifitas dan produk baru. Pemeritahuan harus disampaikan 60 hari sebelum peluncuran produk atau pelaksanaan aktifitas baru, sedangkan laporan harus diserahkan tujuh hari kerja setelah produk atau aktivitas baru dilakukan.[20]
Sebelumnya, pelaporan tersebut harus disampaikan ke BI.
Peraturan 2016 mencabut dan mengganti Peraturan BI.
Peraturan 2016 berlaku sejak tanggal 22 Maret 2016. ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
