Sejalan dengan pengarusutamaan sistem pendaftaran tanah secara elektronik, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 7 tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah (“Peraturan 2016”).
Peraturan 2016 menetapkan format baru dan isi mutlak sertifikat tanah, sesuai dengan pencanangan sistem baru Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (“KKP”). Melalui program ini, layanan pendaftaran tanah dari badan pertanahan nasional akan dilakukan kepada masyarakat menggunakan sistem elektronik.[1]
Sebelumnya, persoalan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 8 tahun 2012[2] (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan 1997”).
Peraturan 2016 ditujukan untuk setiap pihak yang hendak mendaftarkan hak atas tanah.
Pendaftaran Tanah Melalui KKP
Peraturan 2016 menetapkan bahwa hak atas tanah kini didaftarkan melalui sistem KKP. Namun, pendaftaran tanah secara manual masih dimungkinkan apabila sistem KKP tidak berfungsi dalam situasi-situasi berikut:[3]
a. Jaringan internet terganggu, listrik mati, atau system error (kerusakan sistem); atau
b. Kantor Pertanahan yang bersangkutan belum dapat melaksanakan sistem KKP.
Di samping itu, Peraturan 2016 juga menyatakan bahwa proses pendaftaran manual hanya dapat dilaksanakan jika pemilik tanah yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari Menteri terlebih dulu.[4]
Sistem elektronik baru ini sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan 1997.
Sertifikat: Bentuk dan Isi
Peraturan 2016 menetapkan format baru dan isi untuk: (i) sertifikat hak atas tanah; (ii) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun; (iii) sertifikat hak tanggungan; dan (iv) sertifikat tanah wakaf.[5]
Masing-masing sertifikat tersebut di atas kini wajib diterbitkan dalam selembar kertas sesuai dengan ukuran yang dijabarkan dalam Lampiran Peraturan 2016.[6] Selain itu, sertifikat wajib memuat informasi berikut ini:[7]
a. Nama dan nomor identitas pemegang hak atas tanah;
b. Jenis hak atas tanah;
c. Nomor identifikasi bidang tanah;
d. Masa berlaku hak atas tanah (jika ada);
e. Kutipan peta pendaftaran yang berisi data spasial tervalidasi dari bidang tanah yang didaftarkan dan memuat informasi tentang geometri, luas dan letak tanah tersebut;[8]
f. Foto pemegang hak atas tanah (khusus untuk pemegang sertifikat perorangan);[9]
g. Tanggal penerbitan sertifikat; dan
h. Pengesahan sertifikat.
Setiap sertifikat juga wajib memuat informasi tambahan berupa:[10]
a. Informasi tentang catatan dan/atau pembatasan atas hak atas tanah yang bersangkutan (untuk semua jenis sertifikat tanah);
b. Informasi tentang nadzir dan wakif atas tanah wakaf (untuk sertifikat tanah wakaf);
c. Informasi tentang satuan rumah susun dan kepemilikan tanah bersama (untuk sertifikat hak milik atas satuan rumah susun); dan
d. Informasi lain yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 (untuk sertifikat hak tanggungan).
Patut dicatat bahwa sertifikat hak atas tanah atau satuan rumah susun kepunyaan bersama dicetak sebanyak jumlah pemegang hak bersama atas properti yang bersangkutan. Masing-masing sertifikat memuat nama pemegang hak bersama dan besarnya bagian dari hak bersama (berupa tanah atau satuan rumah susun).[11]
Sebelumnya, Peraturan 1997 menetapkan format yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis sertifikat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan tersebut (antara lain Lampiran 55 – 58 Peraturan 1997).[12] Di samping itu, tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan bahwa sertifikat diterbitkan dalam selembar kertas saja. Sebaliknya, lampiran-lampiran tersebut menetapkan format sertifikat yang terdiri dari beberapa halaman dan berisi berbagai macam informasi yang berbeda untuk masing-masing jenis sertifikat.
Aturan Peralihan
Peraturan 2016 menetapkan bahwa sertifikat tanah yang sudah ada dan diterbitkan sebelum tanggal 2 Maret 2016 dinyatakan tetap sah dan berlaku. Namun, Badan Pertanahan Nasional wajib mengganti serifikat yang sudah ada sesuai dengan ketentuan Peraturan 2016 secara bertahap. Badan Pertanahan Nasional memiliki tenggat waktu paling lama dua tahun untuk memproses permohonan pengubahan bentuk sertifikat tanah yang lama.[13]
Peraturan 2016 mencabut dan menggantikan ketentuan-ketentuan mengenai bentuk dan isi sertifikat tanah yang diatur dalam Peraturan 1997.
Peraturan 2016 berlaku sejak tanggal 2 Maret 2016.CD ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku