Senin, Mei 2, 2016 | Issue Number : 2871

Ketentuan Permohonan SIUP dan TDP Diperbaharui

Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 14/M-DAG/PER/3/2016(“Amandemen”) tentang Perubahan Peraturan Menteri No. 77/M-DAG/PER/12/2013tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan (“Peraturan 2013”).[1]

Amandemen ini menyederhanakan prosedur yang harus ditempuh oleh perusahaan perdagangan baru yang ingin mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) serta Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) dari fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”).[2]

Amandemen ini ditujukan untuk semua pihak yang bermaksud mendirikan perusahaan perdagangan.

Formulir Permohonan

Pada prinsipnya, sebelum memulai kegiatan usaha, setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP dan TDP.[3] Permohonan SIUP dan TDP harus diajukan oleh pengurus, penanggung jawab perusahaan perdagangan, atau pihak ketiga kepada PTSP secara simultan.[4] Lampiran Amandemen menetapkan bentuk formulir baru yang wajib digunakan oleh perusahaan perdagangan untuk mengajukan permohonan SIUP dan TDP.

Sebelumnya, formulir permohonan SIUP diatur dalam Peraturan Menteri No. 36/M-DAG/PER/9/2007tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.[5] Sementara itu, formulir permohonan TDP diatur dalam Peraturan Menteri No. 37/M-DAG/PER/9/2007tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.[6]

Penerbitan SIUP dan TDP

Seperti yang telah dikemukakan di atas, perusahaan perdagangan baru wajib mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara simultan dengan menyampaikan permohonan mereka kepada PTSP tingkat daerah. Sebagai alternatif, perusahaan perdagangan juga dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP melalui sistem informasi perusahaan online yang dikelola oleh Menteri.[7] Patut dicatat bahwa setiap perusahaan perdagangan juga wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung beserta permohonan mereka, sesuai dengan daftar jenis perusahaan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan 2013, baik berupa perseroan terbatas, koperasi, firma, perseroan komanditer (commanditaire venootschap/CV), atau perorangan (kepemilikan tunggal).

Setelah menerima permohonan yang lengkap, pejabat PTSP wajib menerbitkan SIUP dan TDP dalam waktu dua hari. Namun, jika permohonan dinilai belum lengkap dan benar, maka pejabat PTSP akan membuat surat penolakan kepada perusahaan pemohon paling lama satu hari setelah diterimanya permohonan yang tidak lengkap tersebut.[8]

Sebelum terbitnya Amandemen, persetujuan atau penolakan permohonan SIUP dan TDP oleh pejabat PTSP dikirimkan kepada pemohon paling lama tiga hari setelah pejabat PTSP menerima suatu permohonan.[9]Selain itu, Peraturan 2013 tidak memuat ketentuan tentang permohonan SIUP dan TDP secara elektronik.

Amandemen diterbitkan tanggal 2 Maret 2016._AP

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda