| Issue Number : 2869

Pemerintah Akhirnya Atur tentang Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi

Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (“Peraturan 2016”). 
 
Tujuan utama penerbitan Peraturan 2016 adalah untuk mengatasi polemik dan kontroversi seputar legalitas penyelenggaraan pelayanan angkutan umum berbasis aplikasi. Di samping itu, Peraturan 2016 juga memperbarui sejumlah ketentuan tentang penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang meliputi:[1]
 
a.     Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
b.     Pengusahaan angkutan;
c.     Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
d.     Peran serta masyarakat; dan
e.     Sanksi administratif.
 
Di luar sejumlah ketentuan yang berhubungan dengan pelayanan angkutan umum berbasis aplikasi, pokok-pokok permasalahan di atas telah diatur dalam Keputusan Menteri No. KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (“Keputusan 2003”).
 
Mengingat luasnya cakupan Peraturan 2016, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini membatasi pembahsannya pada berbagai macam pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum [huruf (a) di atas] dan pelayanan angkutan umum berbasis aplikasi.
 
Peraturan 2016 ditujukan untuk setiap badan hukum yang menyelenggarakan atau bermaksud menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, termasuk penyedia pelayanan angkutan umum berbasis aplikasi.
 
Jenis Pelayanan
 
Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan menggunakan kendaraan penumpang umum atau bus untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah tertentu tanpa penetapan trayek atau waktu beroperasi yang khusus.[2]
 
Terdapat empat macam pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagai berikut:[3]


 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (“Peraturan 2016”). 
 
Tujuan utama penerbitan Peraturan 2016 adalah untuk mengatasi polemik dan kontroversi seputar legalitas penyelenggaraan pelayanan angkutan umum berbasis aplikasi. Di samping itu, Peraturan 2016 juga memperbarui sejumlah ketentuan tentang penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang meliputi:[1]
 
a.     Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
b.     Pengusahaan angkutan;
c.     Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
d.     Peran serta masyarakat; dan
e.     Sanksi administratif.
 
Di luar sejumlah ketentuan yang berhubungan dengan pelayanan angkutan umum berbasis aplikasi, pokok-pokok permasalahan di atas telah diatur dalam Keputusan Menteri No. KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (“Keputusan 2003”).
 
Mengingat luasnya cakupan Peraturan 2016, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini membatasi pembahsannya pada berbagai macam pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum [huruf (a) di atas] dan pelayanan angkutan umum berbasis aplikasi.
 
Peraturan 2016 ditujukan untuk setiap badan hukum yang menyelenggarakan atau bermaksud menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, termasuk penyedia pelayanan angkutan umum berbasis aplikasi.
 
Jenis Pelayanan
 
Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan menggunakan kendaraan penumpang umum atau bus untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah tertentu tanpa penetapan trayek atau waktu beroperasi yang khusus.[2]
 
Terdapat empat macam pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagai berikut:[3]


 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info