| Issue Number : 2863

Kepemilikan Property oleh WNA Diatur Lebih Lanjut

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (“Peraturan 2016”).
 
Peraturan 2016 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (“Peraturan 2015”),[1] karena membutuhkan pedoman lebih lanjut mengenai pengaturan orang asing yang berdomisili di Indonesia (“Orang Asing”) dan bermaksud untuk memiliki properti hunian, serta melepaskan atau mengalihkan hak kepemilikan properti hunian tersebut.
 
Sebelumnya permasalahan ini diatur dalam Peraturan Menteri No. 7 tahun 1996, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 8 tahun 1996 (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan 1996”).
 
Kepemilikan Properti 
 
Orang Asing yang tinggal, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia, atau yang secara umum dianggap memiliki manfaat bagi negara, kini diperbolehkan untuk memiliki properti berdasarkan hak atas tanah berupa hak pakai,[2] sepanjang Orang Asing tersebut memiliki izin tinggal yang masih berlaku.[3]
Peraturan 2016 menetapkan dua jenis properti yang dapat dimiliki oleh Orang Asing, yaitu:[4]
a.     Rumah tunggal yang dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, atau hak milik; atau
b.     Satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah negara.
 
Patut dicatat bahwa Orang Asing hanya dapat membeli rumah atau satuan rumah susun langsung dari pihak pengembang atau pemilik tanah. Dengan kata lain, Orang Asing dilarang untuk membeli rumah dari tangan kedua.[5] Selain itu, Orang Asing hanya dapat membeli properti dengan batasan harga minimal tertentu. Batasan harga ini dibedakan lebih lanjut berdasarkan jenis dan lokasi properti yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:[6]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (“Peraturan 2016”).
 
Peraturan 2016 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (“Peraturan 2015”),[1] karena membutuhkan pedoman lebih lanjut mengenai pengaturan orang asing yang berdomisili di Indonesia (“Orang Asing”) dan bermaksud untuk memiliki properti hunian, serta melepaskan atau mengalihkan hak kepemilikan properti hunian tersebut.
 
Sebelumnya permasalahan ini diatur dalam Peraturan Menteri No. 7 tahun 1996, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 8 tahun 1996 (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan 1996”).
 
Kepemilikan Properti 
 
Orang Asing yang tinggal, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia, atau yang secara umum dianggap memiliki manfaat bagi negara, kini diperbolehkan untuk memiliki properti berdasarkan hak atas tanah berupa hak pakai,[2] sepanjang Orang Asing tersebut memiliki izin tinggal yang masih berlaku.[3]
Peraturan 2016 menetapkan dua jenis properti yang dapat dimiliki oleh Orang Asing, yaitu:[4]
a.     Rumah tunggal yang dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, atau hak milik; atau
b.     Satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah negara.
 
Patut dicatat bahwa Orang Asing hanya dapat membeli rumah atau satuan rumah susun langsung dari pihak pengembang atau pemilik tanah. Dengan kata lain, Orang Asing dilarang untuk membeli rumah dari tangan kedua.[5] Selain itu, Orang Asing hanya dapat membeli properti dengan batasan harga minimal tertentu. Batasan harga ini dibedakan lebih lanjut berdasarkan jenis dan lokasi properti yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:[6]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info