Pemerintah akhirnya menyelesaikan perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara (
“RUU Minerba”), yang rencananya akan menggantikan Undang-Undang
No. 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (
“UU Minerba”), untuk dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (“
DPR”).
[1]
Secara garis besar, RUU Minerba mengatur ulang hampir seluruh aspek kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam UU Minerba meliputi:
1. Prosedur penerbitan izin usaha pertambangan;
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku