| Issue Number : 2857

Pemerintah Atur Ketentuan Keagenan Kapal

Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 11 tahun 2016tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal(“Permenhub 2016”).
 
Permenhub 2016 menetapkan sejumlah ketentuan mengenai persyaratan pendirian dan penyelenggaraan usaha keagenan kapal, antara lain meliputi prosedur perizinan usaha, hak dan kewajiban, pendirian kantor cabang, serta sanksi administratif terhadap pelanggaran.
 
Permenhub 2016 ditujukan untuk badan usaha yang sudah, atau ingin, melakukan usaha keagenan kapal.
 
Agen Kapal
 
Agen kapal (“Agen”) bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan kapal milik perusahaan angkutan laut asing dan/atau nasional (“Klien”) mulai dari saat masuk, selama berlabuh, hingga akhirnya meninggalkan perairan Indonesia.[1] Kegiatan keagenan ini meliputi:[2]
 
1.     Pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal milik Klien kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut (“Direktur Jenderal”);
2.     Penyerahan dokumen kapal Klien kepada otoritas terkait (antara lain syahbandar utama, otoritas pelabuhan utama, unit penyelenggara pelabuhan, serta instansi pemerintah terkait lainnya);
3.     Pengurusan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal Klien;
4.     Penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik kapal;
5.     Pemungutan uang tambang (freight) atas perintah pemilik kapal;
6.     Penyelesaian tagihan (disbursement) atas nama pemilik kapal; dan seterusnya.
 
Badan Usaha yang Berhak dan Prosedur Perizinan
 
Permenhub 2016 menetapkan bahwa kegiatan keagenan dapat dilakukan oleh: 1) Perusahaan Nasional Keagenan Kapal; atau 2) Perusahaan Angkutan Laut Nasional.[3] Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan keagenan kapal, sedangkan Perusahaan Angkutan Laut Nasional merupakan perusahaan angkutan laut yang juga menyediakan jasa keagenan kapal.[4]
 
Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang ingin melakukan kegiatan keagenan kapal tidak perlu mendapatkan izin khusus. Sebaliknya, perusahaan tersebut dapat menggunakan izin usaha angkutan laut yang dimiliki untuk menawarkan jasa keagenan kapal kepada Klien.[5]
 
Di sisi lain, Perusahaan Nasional Keagenan Kapal wajib mendapatkan izin usaha sebelum melakukan kegiatan keagenan kapal. Permohonan izin usaha tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:[6]
 
1.     Akta pendirian perusahaan;
2.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
3.    Memiliki bukti bahwa perusahaan tersebut memenuhi persyaratan minimum modal dasar sebesar Rp. 6 miliar dan modal disetor sebesar Rp. 1,5 miliar;
4.    Salinan KTP penanggung jawab perusahaan;
5.     Sertifikat kepemilikan gedung kantor atau bukti sewa gedung minimal dua tahun. Kantor tersebut harus dilengkapi sarana dan prasarana internet yang memadai; dan seterusnya.
 
Direktur Jenderal mempunyai waktu tujuh hari setelah menerima permohonan izin usaha untuk memeriksa dan memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan tersebut.[7] Izin usaha yang diterbitkan tetap berlaku selama Perusahaan Nasional Keagenan Kapal tersebut masih beroperasi, namun akan dievaluasi oleh Direktur Jenderal setiap dua tahun sekali.[8]
 
Hak dan Kewajiban
 
Permenhub 2016 menetapkan sejumlah hak dan kewajiban perusahaan Keagenan sebagai berikut:[9]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 11 tahun 2016tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal(“Permenhub 2016”).
 
Permenhub 2016 menetapkan sejumlah ketentuan mengenai persyaratan pendirian dan penyelenggaraan usaha keagenan kapal, antara lain meliputi prosedur perizinan usaha, hak dan kewajiban, pendirian kantor cabang, serta sanksi administratif terhadap pelanggaran.
 
Permenhub 2016 ditujukan untuk badan usaha yang sudah, atau ingin, melakukan usaha keagenan kapal.
 
Agen Kapal
 
Agen kapal (“Agen”) bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan kapal milik perusahaan angkutan laut asing dan/atau nasional (“Klien”) mulai dari saat masuk, selama berlabuh, hingga akhirnya meninggalkan perairan Indonesia.[1] Kegiatan keagenan ini meliputi:[2]
 
1.     Pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal milik Klien kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut (“Direktur Jenderal”);
2.     Penyerahan dokumen kapal Klien kepada otoritas terkait (antara lain syahbandar utama, otoritas pelabuhan utama, unit penyelenggara pelabuhan, serta instansi pemerintah terkait lainnya);
3.     Pengurusan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal Klien;
4.     Penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik kapal;
5.     Pemungutan uang tambang (freight) atas perintah pemilik kapal;
6.     Penyelesaian tagihan (disbursement) atas nama pemilik kapal; dan seterusnya.
 
Badan Usaha yang Berhak dan Prosedur Perizinan
 
Permenhub 2016 menetapkan bahwa kegiatan keagenan dapat dilakukan oleh: 1) Perusahaan Nasional Keagenan Kapal; atau 2) Perusahaan Angkutan Laut Nasional.[3] Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan keagenan kapal, sedangkan Perusahaan Angkutan Laut Nasional merupakan perusahaan angkutan laut yang juga menyediakan jasa keagenan kapal.[4]
 
Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang ingin melakukan kegiatan keagenan kapal tidak perlu mendapatkan izin khusus. Sebaliknya, perusahaan tersebut dapat menggunakan izin usaha angkutan laut yang dimiliki untuk menawarkan jasa keagenan kapal kepada Klien.[5]
 
Di sisi lain, Perusahaan Nasional Keagenan Kapal wajib mendapatkan izin usaha sebelum melakukan kegiatan keagenan kapal. Permohonan izin usaha tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:[6]
 
1.     Akta pendirian perusahaan;
2.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
3.    Memiliki bukti bahwa perusahaan tersebut memenuhi persyaratan minimum modal dasar sebesar Rp. 6 miliar dan modal disetor sebesar Rp. 1,5 miliar;
4.    Salinan KTP penanggung jawab perusahaan;
5.     Sertifikat kepemilikan gedung kantor atau bukti sewa gedung minimal dua tahun. Kantor tersebut harus dilengkapi sarana dan prasarana internet yang memadai; dan seterusnya.
 
Direktur Jenderal mempunyai waktu tujuh hari setelah menerima permohonan izin usaha untuk memeriksa dan memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan tersebut.[7] Izin usaha yang diterbitkan tetap berlaku selama Perusahaan Nasional Keagenan Kapal tersebut masih beroperasi, namun akan dievaluasi oleh Direktur Jenderal setiap dua tahun sekali.[8]
 
Hak dan Kewajiban
 
Permenhub 2016 menetapkan sejumlah hak dan kewajiban perusahaan Keagenan sebagai berikut:[9]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info