Dalam rangka meningkatkan kemudahan mendirikan perusahaan baru sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 7/2016”). Secara pokok, PP 7/2016 mengubah ketentuan mengenai besaran modal dasar yang harus disediakan agar dapat mendirikan perusahaan baru yang berbentuk perseroan terbatas.
PP 7/2016 ditujukan untuk para pihak yang ingin mendirikan perseroan terbatas (“PT”) baru.
Besaran Modal Dasar
Secara umum, PP 7/2016 tidak mengubah besaran modal dasar yang dibutuhkan dalam rangka mendirikan PT sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yaitu sebesar Rp. 50 juta.[1]
Namun, PP 7/2016 menetapkan ketentuan tambahan yang menyatakan bahwa apabila salah satu atau seluruh pihak pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU 20/2008”), maka besaran modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri tersebut.[2] Artinya, para pendiri PT dapat mengabaikan kewajiban pemenuhan persyaratan modal dasar minimum sebesar Rp 50 juta.
Sebagai catatan, kriteria kekayaan bersih untuk usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:[3] ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
