Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 5/POJK.03/2016 (“Peraturan OJK”)tentang Rencana Bisnis Bank. Intinya, Peraturan OJK memuat sejumlah aspek yang harus dicantumkan oleh bank umum maupun syariah (“Bank”) ketika menyusun rencana bisnis. Selain itu, Peraturan OJK juga menetapkan prosedur yang harus ditempuh Bank dalam rangka melaporkan rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis tersebut kepada OJK.
Sebelum terbitnya Peraturan OJK, persoalan ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (“BI”) No. 12/21/PBI/2010tentang Rencana Bisnis Bank (“Peraturan BI”).[1]
Peraturan OJK ditujukan untuk bank umum maupun syariah.
Rencana Bisnis Tahunan
Peraturan OJK mewajibkan direksi Bank untuk menyusun rencana bisnis setiap tahun.[2] Dalam menyusun rencana bisnis tersebut, Bank harus memperhatikan faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha, prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, serta penerapan manajemen risiko.[3] Rencana bisnis yang telah disusun oleh dewan direksi Bank wajib mendapat persetujuan dewan komisaris dan dikomunikasikan kepada seluruh pemegang saham maupun jenjang organisasi Bank tersebut.[4]
Rincian mengenai hal-hal yang harus dicantumkan dalam rencana bisnis bank dapat dilihat dalam tabel berikut ini:[5]
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
