Menteri Ketenagakerjaan (“Menaker”) telah menerbitkan peraturan No. 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”).
Permenaker 6/2016 mengatur ulang ketentuan Tunjangan Hari Raya (“THR”) Keagamaan yang meliputi: pembayaran THR Keagamaan oleh pengusaha, besaran THR Keagamaan, dan sanksi terhadap pelanggaran. Sebelumnya, hal ini diatur dalam Peraturan Menaker No. PER.04/MEN/1994 (“Permenaker 1994”).
Permenaker 6/2016 ditujukan untuk pengusaha dan tenaga kerja domestik maupun asing, baik berupa orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, serta masyarakat umum.
Kewajiban Pemberian THR Keagamaan
Permenaker 6/2016 mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit satu bulan, tanpa memandang apakah pekerja/buruh yang bersangkutan dipekerjakan secara tetap atau hanya sementara. THR Keagamaan diberikan satu kali dalam satu tahun selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tertentu (secara bersama-sama disebut sebagai “Hari Raya Keagamaan”) berikut ini:[1]
a. Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja/buruh yang beragama Islam;
b. Hari Raya Natal bagi pekerja/buruh yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik;
c. Hari Raya Nyepi bagi pekerja/buruh yang beragama Hindu;
d. Hari Raya Waisak bagi pekerja/buruh yang beragama Budha; dan
e. Hari Raya Imlek bagi pekerja/buruh yang beragama Konghucu.
Jangka waktu pembayaran THR Keagamaan yang dijabarkan di atas dapat dikecualikan apabila ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja/buruh yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[2]
Patut dicatat bahwa pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut yang belum menerima THR Keagamaan dari perusahaan yang lama berhak atas THR Keagamaan dari perusahaan yang baru. Selain itu, pekerja/buruh tetap yang mengalami pemutusan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan masing-masing juga berhak atas THR Keagamaan.
Sebelumnya, kewajiban ini hanya berlaku untuk pekerja/buruh dengan masa kerja tiga bulan atau lebih.[3] Selain itu, Permenaker 1994 tidak mengakui Hari Raya Imlek sebagai Hari Raya Keagamaan.[4]
Besaran THR Keagamaan
THR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang berupa mata uang Rupiah.[5] Besaran THR Keagamaan sendiri berbeda-beda sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh yang menerimanya, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:[6]
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
