| Issue Number : 2853

Pemerintah Akhirnya Atur Layanan Applikasi dan Konten Internet

Dalam rangka merespon dan mengendalikan pesatnya perkembangan usaha penyediaan layanan aplikasi dan konten melalui internet, Menteri Komunikasi dan Informasi (“Menkominfo”) baru-baru ini menerbitkan Surat Edatan No. 3 tahun 2016tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over-the-Top) (“Surat Edaran 2016”).
 
Surat Edaran 2016 menetapkan sejumlah ketentuan mengenai regulasi penyediaan layanan aplikasi dan konten melalui internet, lazim dikenal sebagai layanan “Over-the-Top” (“OTT”), yang akan segera diberlakukan.[1] Surat Edaran 2016 memberikan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan OTT agar dapat mematuhi seluruh ketentuan dalam payung hukum yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Menkominfo.[2]
 
Surat Edaran 2016 ditujukan untuk penyedia layanan OTT domestik maupun asing, serta penyedia layanan telekomunikasi.
 
Layanan Penyediaan Aplikasi dan Konten Melalui Internet/“Over-the-Top”

Layanan OTT adalah jenis layanan yang memungkinkan pengguna internet untuk memanfaatkan:[3]

a.     Layanan aplikasi melalui internet untuk melakukan komunikasi (termasuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, percakapan/chatting, dan lain-lain.), transaksi finansial, permainan (game), media sosial, serta turunannya. Contoh: Youtube, Netflix, Skype, WhatsApp, iMessage, dan lain-lain.; dan
b.    Layanan konten melalui internet, termasuk suara, gambar, animasi, video, musik, film, permainan (game), dan lain-lain dalam bentuk yang diunduh (download) atau dialirkan (streaming) melalui internet.

Layanan OTT dapat disediakan oleh Warga Negara Indonesia secara perorangan atau badan usaha Indonesia(“Penyedia Layanan Domestik”) atau oleh warga negara atau badan usaha asing (“Penyedia Layanan Asing”).[4] Patut dicatat bahwa Penyedia Layanan Domestik dapat didirikan dengan status berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Sementara itu, Penyedia Layanan Asing yang beroperasi atau ingin beroperasi di Indonesia wajib mendirikan dan mendaftarkan diri sebagai Bentuk Usaha Tetap (“BUT”).
 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1983tentang Pajak Penghasilan,[5] BUT adalah subyek pajak perorangan dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia akan tetapi: a) tidak tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia; b) berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun; atau c) badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.[6] Patut dicatat bahwa BUT wajib mendapatkan perlakuan yang sama dengan pembayar pajak domestik.[7] Artinya, BUT juga wajib membayar pajak penghasilan seperti pembayar pajak domestik dan juga memenuhi sejumlah persyaratan tertentu.
 
Penyedia Layanan OTT:Kewajiban dan Larangan

Penyedia layanan OTT harus melaksanakan sejumlah kewajiban yang ditetapkan oleh Surat Edaran 2016 Circular, antara lain meliputi:[8]
a.     Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam beberapa sektor, misalnya:[9]
·      Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat: Undang-Undang No. 5 tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
·      Perdagangan: Undang-Undang No. 7 tahun 2014tentang Perdagangan
·      Perlindungan konsumen: Undang-Undang No. 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen
·      Hak atas Kekayaan Intelektual, dan seterusnya.[10]
b.    Melakukan filtering konten, misalnya konten pornografi (sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 44 tahun 2008tentang Pornografi, dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2014[11] tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan, Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi);
c.     Melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 tahun 2014[12]tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
d.    Menggunakan sistem pembayaran nasional (national payment gateways) yang berbadan hukum Indonesia;
e.     Menggunakan nomor protokol internet Indonesia; dan lain sebagainya.

Selain kewajiban-kewajiban di atas, Surat Edaran 2016 juga memuat sejumlah larangan yang harus dijauhi oleh penyedia layanan OTT, antara lain menyediakan layanan yang:[13]

a.     Bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
b.    Menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan (SARA);
c.     Mendorong khalayak umum untuk melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian (hate speech);[14] dan
d.    Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.
 
Surat Edaran 2016 sudah berlaku sejak tanggal 31 Maret 2016.
AP
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Dalam rangka merespon dan mengendalikan pesatnya perkembangan usaha penyediaan layanan aplikasi dan konten melalui internet, Menteri Komunikasi dan Informasi (“Menkominfo”) baru-baru ini menerbitkan Surat Edatan No. 3 tahun 2016tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over-the-Top) (“Surat Edaran 2016”).
 
Surat Edaran 2016 menetapkan sejumlah ketentuan mengenai regulasi penyediaan layanan aplikasi dan konten melalui internet, lazim dikenal sebagai layanan “Over-the-Top” (“OTT”), yang akan segera diberlakukan.[1] Surat Edaran 2016 memberikan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan OTT agar dapat mematuhi seluruh ketentuan dalam payung hukum yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Menkominfo.[2]
 
Surat Edaran 2016 ditujukan untuk penyedia layanan OTT domestik maupun asing, serta penyedia layanan telekomunikasi.
 
Layanan Penyediaan Aplikasi dan Konten Melalui Internet/“Over-the-Top”

Layanan OTT adalah jenis layanan yang memungkinkan pengguna internet untuk memanfaatkan:[3]

a.     Layanan aplikasi melalui internet untuk melakukan komunikasi (termasuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, percakapan/chatting, dan lain-lain.), transaksi finansial, permainan (game), media sosial, serta turunannya. Contoh: Youtube, Netflix, Skype, WhatsApp, iMessage, dan lain-lain.; dan
b.    Layanan konten melalui internet, termasuk suara, gambar, animasi, video, musik, film, permainan (game), dan lain-lain dalam bentuk yang diunduh (download) atau dialirkan (streaming) melalui internet.

Layanan OTT dapat disediakan oleh Warga Negara Indonesia secara perorangan atau badan usaha Indonesia(“Penyedia Layanan Domestik”) atau oleh warga negara atau badan usaha asing (“Penyedia Layanan Asing”).[4] Patut dicatat bahwa Penyedia Layanan Domestik dapat didirikan dengan status berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Sementara itu, Penyedia Layanan Asing yang beroperasi atau ingin beroperasi di Indonesia wajib mendirikan dan mendaftarkan diri sebagai Bentuk Usaha Tetap (“BUT”).
 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1983tentang Pajak Penghasilan,[5] BUT adalah subyek pajak perorangan dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia akan tetapi: a) tidak tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia; b) berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun; atau c) badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.[6] Patut dicatat bahwa BUT wajib mendapatkan perlakuan yang sama dengan pembayar pajak domestik.[7] Artinya, BUT juga wajib membayar pajak penghasilan seperti pembayar pajak domestik dan juga memenuhi sejumlah persyaratan tertentu.
 
Penyedia Layanan OTT:Kewajiban dan Larangan

Penyedia layanan OTT harus melaksanakan sejumlah kewajiban yang ditetapkan oleh Surat Edaran 2016 Circular, antara lain meliputi:[8]
a.     Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam beberapa sektor, misalnya:[9]
·      Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat: Undang-Undang No. 5 tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
·      Perdagangan: Undang-Undang No. 7 tahun 2014tentang Perdagangan
·      Perlindungan konsumen: Undang-Undang No. 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen
·      Hak atas Kekayaan Intelektual, dan seterusnya.[10]
b.    Melakukan filtering konten, misalnya konten pornografi (sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 44 tahun 2008tentang Pornografi, dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2014[11] tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan, Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi);
c.     Melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 tahun 2014[12]tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
d.    Menggunakan sistem pembayaran nasional (national payment gateways) yang berbadan hukum Indonesia;
e.     Menggunakan nomor protokol internet Indonesia; dan lain sebagainya.

Selain kewajiban-kewajiban di atas, Surat Edaran 2016 juga memuat sejumlah larangan yang harus dijauhi oleh penyedia layanan OTT, antara lain menyediakan layanan yang:[13]

a.     Bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
b.    Menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan (SARA);
c.     Mendorong khalayak umum untuk melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian (hate speech);[14] dan
d.    Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.
 
Surat Edaran 2016 sudah berlaku sejak tanggal 31 Maret 2016.
AP
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info