| Issue Number : 2849

Pemerintah Atur Insentif untuk Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan HAM (“Menkumham”) telah menerbitkan Peraturan No. 4 tahun 2016 tentang Insentif Kekayaan Intelektual (“Permenkumham 4/2016”) dalam rangka mendorong masyarakat untuk mendaftarkan produk-produk kekayaan intelektual mereka, dengan maksud memberikan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik.[1] Untuk tujuan tersebut, Permenkumham 4/2016 menetapkan landasan hukum dan pedoman pemberian insentif atas pendaftaran hak atas kekayaan intelektual kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (“Direktur Jenderal”).
 
Permenkumham 4/2016 ditujukan untuk setiap pihak yang bermaksud mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual mereka.
 
Insentif
 
Permenkumham 4/2016 menyatakan bahwa Menkumham diberi kewenangan untuk memberikan insentif berupa uang kepada pihak-pihak berikut, supaya mereka mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual (“HAKI”):[2]
 
a.     Pimpinan lembaga pendidikan formal;
b.     Pimpinan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
c.     Pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah;
d.     Pemohon indikasi geografis; dan
e.     Kepala lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan.
 
Namun, patut dicatat bahwa fasilitas insentif pendaftaran yang diatur dalam Permenkumham 4/2016 hanya berlaku untuk jenis-jenis HAKI tertentu, yaitu hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, dan desain industri.[3] Sejatinya, terdapat tujuh jenis HAKI yang diakui di Indonesia dan telah diatur dalam peraturan-peraturan berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “UU Kekayaan Intelektual”):
 
a.     UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;[4]
b.     UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek;[5]
c.     Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;[6]
d.     UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten;[7]
e.     UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
f.      UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; dan
g.     UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
 
Insentif hanya dapat diberikan untuk paling banyak tiga permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.[8] Di samping itu, Permenkumham 4/2016 juga menyatakan bahwa pendanaan insentif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dapat dihentikan apabila alokasi dana tersebut telah habis.[9] Akan tetapi, Permenkumham 4/2016 tidak menjelaskan mengenai besaran dan dalam bentuk apa insentif tersebut diberikan (apakah berupa potongan biaya pendaftaran, pembayaran kembali/reimbursement, atau bentuk-bentuk insentif lainnya).
 
Prosedur
 
Permenkumham 4/2016 menyatakan bawa insentif hanya diberikan berdasarkan permohonan dari salah satu pihak pemohon yang telah disebutkan di atas.[10] Permohonan insentif harus dilakukan secara bersamaan dengan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.[11] Kedua permohonan ini dapat diajukan secara langsung kepada Direktur Jenderal selaku pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan insentif. Sebagai alternatif, permohonan juga dapat diajukan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (“Kantor Wilayah”).[12] Jika diajukan melalui Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan kemudian memeriksa permohonan dalam waktu paling lama tiga hari sebelum meneruskannya kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama tujuh hari setelah permohonan selesai diperiksa.[13]
 
 
Pemohon wajib melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang ditetapkan dalam UU Kekayaan Intelektual sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang didaftarkan. Selain itu, pemohon tertentu diwajibkan untuk melampirkan sejumlah dokumen tambahan berikut ini:[14]
 
a.     Rekomendasi dari kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (khusus untuk pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah); atau
b.     Rekomendasi dari kelompok masyarakat atau pemerintah daerah tempat asal kekayaan intelektual yang bersangkutan (untuk permohonan indikasi geografis).  
 
Permohonan yang lengkap kemudian dianalisa oleh tim pelaksana pemberian insentif yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.[15] Apabila suatu permohonan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka tim tersebut akan memberikan rekomendasi untuk menyetujui permohonan insentif. Direktur Jenderal kemudian wajib menerbitkan surat persetujuan pemberian insentif dalam waktu paling lama lima hari setelah menerima rekomendasi dari tim tersebut.[16] Sebaliknya, Direktur Jenderal juga wajib menerbitkan surat penolakan pemberian insentif kepada pemohon dalam waktu paling lama lima hari setelah suatu permohonan ditolak oleh tim.[17]
 
Permenkumham 4/2016 mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2016
.CD
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Hukum dan HAM (“Menkumham”) telah menerbitkan Peraturan No. 4 tahun 2016 tentang Insentif Kekayaan Intelektual (“Permenkumham 4/2016”) dalam rangka mendorong masyarakat untuk mendaftarkan produk-produk kekayaan intelektual mereka, dengan maksud memberikan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik.[1] Untuk tujuan tersebut, Permenkumham 4/2016 menetapkan landasan hukum dan pedoman pemberian insentif atas pendaftaran hak atas kekayaan intelektual kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (“Direktur Jenderal”).
 
Permenkumham 4/2016 ditujukan untuk setiap pihak yang bermaksud mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual mereka.
 
Insentif
 
Permenkumham 4/2016 menyatakan bahwa Menkumham diberi kewenangan untuk memberikan insentif berupa uang kepada pihak-pihak berikut, supaya mereka mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual (“HAKI”):[2]
 
a.     Pimpinan lembaga pendidikan formal;
b.     Pimpinan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
c.     Pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah;
d.     Pemohon indikasi geografis; dan
e.     Kepala lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan.
 
Namun, patut dicatat bahwa fasilitas insentif pendaftaran yang diatur dalam Permenkumham 4/2016 hanya berlaku untuk jenis-jenis HAKI tertentu, yaitu hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, dan desain industri.[3] Sejatinya, terdapat tujuh jenis HAKI yang diakui di Indonesia dan telah diatur dalam peraturan-peraturan berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “UU Kekayaan Intelektual”):
 
a.     UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;[4]
b.     UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek;[5]
c.     Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;[6]
d.     UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten;[7]
e.     UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
f.      UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; dan
g.     UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
 
Insentif hanya dapat diberikan untuk paling banyak tiga permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.[8] Di samping itu, Permenkumham 4/2016 juga menyatakan bahwa pendanaan insentif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dapat dihentikan apabila alokasi dana tersebut telah habis.[9] Akan tetapi, Permenkumham 4/2016 tidak menjelaskan mengenai besaran dan dalam bentuk apa insentif tersebut diberikan (apakah berupa potongan biaya pendaftaran, pembayaran kembali/reimbursement, atau bentuk-bentuk insentif lainnya).
 
Prosedur
 
Permenkumham 4/2016 menyatakan bawa insentif hanya diberikan berdasarkan permohonan dari salah satu pihak pemohon yang telah disebutkan di atas.[10] Permohonan insentif harus dilakukan secara bersamaan dengan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.[11] Kedua permohonan ini dapat diajukan secara langsung kepada Direktur Jenderal selaku pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan insentif. Sebagai alternatif, permohonan juga dapat diajukan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (“Kantor Wilayah”).[12] Jika diajukan melalui Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan kemudian memeriksa permohonan dalam waktu paling lama tiga hari sebelum meneruskannya kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama tujuh hari setelah permohonan selesai diperiksa.[13]
 
 
Pemohon wajib melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang ditetapkan dalam UU Kekayaan Intelektual sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang didaftarkan. Selain itu, pemohon tertentu diwajibkan untuk melampirkan sejumlah dokumen tambahan berikut ini:[14]
 
a.     Rekomendasi dari kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (khusus untuk pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah); atau
b.     Rekomendasi dari kelompok masyarakat atau pemerintah daerah tempat asal kekayaan intelektual yang bersangkutan (untuk permohonan indikasi geografis).  
 
Permohonan yang lengkap kemudian dianalisa oleh tim pelaksana pemberian insentif yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.[15] Apabila suatu permohonan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka tim tersebut akan memberikan rekomendasi untuk menyetujui permohonan insentif. Direktur Jenderal kemudian wajib menerbitkan surat persetujuan pemberian insentif dalam waktu paling lama lima hari setelah menerima rekomendasi dari tim tersebut.[16] Sebaliknya, Direktur Jenderal juga wajib menerbitkan surat penolakan pemberian insentif kepada pemohon dalam waktu paling lama lima hari setelah suatu permohonan ditolak oleh tim.[17]
 
Permenkumham 4/2016 mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2016
.CD
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info