Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 5 tahun 2016tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian(“Permen ESDM 5/2016”).
Permen ESDM 5/2016 Regulation bertujuan menyederhanakan prosedur yang diperlukan oleh perusahaan tambang untuk mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Rekomendasi ini merupakan syarat untuk melakukan ekspor mineral hasil pengolahan dan pemurnian. Untuk tujuan tersebut, Permen ESDM 5/2016 mengatur ulang hal-hal berikut:
a. Pihak yang dapat mengajukan permohonan rekomendasi;
b. Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi;
c. Rencana pembangunan dan bukti penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian;
d. Evaluasi terhadap permohonan rekomendasi.
Mengingat luasnya cakupan Permen ESDM 5/2016, edisi Indonesian Legal Brief ini hanya membahas poin (a) dan (b) di atas.
Sebelum terbitnya Permen ESDM 5/2016, hal yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. 11 tahun 2014tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian(“Permen ESDM 11/2014”)[1]; dan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 861K/30/DJB/2014tentang Tata Cara Evaluasi Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam (seluruhnya disebut “Peraturan Terdahulu”).[2]
Permen ESDM 5/2016 ditujukan untuk setiap perusahaan yang sedang, atau ingin, melakukan ekspor mineral hasil pemurnian dan pengolahan.
Pihak yang Berhak
Produk mineral (termasuk logam, bukan logam, dan/atau bebatuan) yang telah diolah/dimurnikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku[3]dapat diekspor oleh badan usaha yang telah mendapatkan dokumen-dokumen berikut(secara bersama-sama disebut sebagai “Perusahaan”):[4]
a. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP”);
b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”);
c. IUP untuk pengolahan dan pemurnian;
d. IUPK untuk pengangkutan dan penjualan; atau
e. Kontrak Karya (“KK”).
Untuk mengekspor produk mineral, Perusahaan wajib mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan, dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (“Dirjen Minerba”) atas nama Menteri.[5]
Prosedur dan Persyaratan
Untuk mendapatkan rekomendasi, Perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Minerba sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran IIA dan IIB Permen ESDM 5/2016.[6] Selain itu, permohonan tersebut juga wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut:[7]
a. Surat pernyataan keabsahan semua dokumen pendukung;
b. Salinan sertifikat Clean and Clear (“CnC") bagi pemegang IUP (untuk mineral logam);
c. Report of Analysisatau Certificate of Analysis dari surveyor independen yang menyatakan bahwa suatu produk mineral logam telah memenuhi batasan minimum pengolahan;
d. Rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh pemberi izin pertambangan;
e. Rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah disetujui oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri; dan seterusnya.[8]
Permohonan rekomendasi untuk produk lumpur anoda wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut:[9]
a. Surat pernyataan keabsahan semua dokumen pendukung;
b. Salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang KK (untuk mineral logam);
c. Rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah disetujui oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri;
d. Dokumen kinerja pengelolaan lingkungan yang terkait; dan
e. Rencana penjualan ke luar negeri (yang antara lain memuat jenis dan jumlah lumpur anoda, nomor pos tarif, pelabuhan muat, dan negara tujuan).
Berdasarkan dokumen-dokumen di atas, Dirjen Minerba atas nama Menteri akan menyetujui atau menolak permohonan paling lambat 20 hari setelah menerima permohonan yang lengkap.[10] Rekomendasi berlaku untuk jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu enam bulan setiap kali perpanjangan.[11]
Patut dicatat bahwa permohonan perpanjangan harus diajukan kepada Dirjen Minerba dalam jangka waktu paling cepat 45 hari dan paling lambat 30 hari sebelum masa waktu berlaku rekomendasi berakhir.[12] Permohonan perpanjangan wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut:[13]
a. Salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
b. Laporan realisasi pembangunan fasilitas pemurnian sampai dengan satu bulan terakhir;
c. Rencana penjualan ke luar negeri (antara lain memuat jenis dan jumlah mineral logam, nomor pos tarif, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan); dan seterusnya.
Dirjen Minerba akan mengevaluasi setiap permohonan perpanjangan sebelum menyetujui atau menolaknya dalam jangka waktu 25 hari setelah menerima permohonan yang lengkap.[14]
Selain mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan dan rekomendasi dari Menteri, sebelumnya Permen ESDM 11/2014 mewajibkan Perusahaan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar (“ET”).[15] Di samping itu, Perusahaan juga wajib mendapatkan beberapa jenis rekomendasi sesuai dengan tipe ET yang diinginkan (contoh: ET logam, ET bukan logam, ET bebatuan, ET lumpur anoda, dan lain-lain).[16]
Ketentuan ini tidak dimuat lagi dalam Permen ESDM 5/2016 dan Perusahaan hanya perlu mendapatkan satu jenis rekomendasi saja agar dapat memperoleh Persetujuan Ekspor atas suatu produk mineral.
Permen ESDM 5/2016 mencabut dan menggantikan Peraturan Terdahulu.
Permen ESDM 5/2016 berlaku sejak tanggal 5 Februari 2016.AP ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
