Selasa, Maret 8, 2016 | Issue Number : 2834

Peraturan Baru Tentang Jaminan Sosial Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Menteri Ketenagakerjaan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No.1 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah(“Permenaker 1/2016”).

Permenaker 1/2016 memuat ketentuan tentang prosedur, mekanisme, dan pembayaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah agar dapat terdaftar dan mendapatkan manfaat dari tiga jenis program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan, meliputi: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.[1]

Sebelum terbitnya Permenaker 1/2016 Regulation, permasalahan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri No. PER.24/MEN/VI/2006tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (“Permenaker 2006”).[2]

Permenaker 1/2016 ditujukan untuk orang-perorangan yang merupakan atau ingin menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pendaftaran: Prosedur dan Persyaratan

Pekerja bukan penerima upah yang memiliki Nomor Induk Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk dan belum mencapai usia 56 tahun wajib mendaftarkan diri sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan (“Peserta”).[3] Peserta dapat melakukan pendaftaran secara manual maupun elektronik di kantor-kantor BPJS Ketenagakerjaan berikut:[4]

a.     Kantor cabang BPJS, untuk pendaftaran secara perorangan atau melalui wadah atau kelompok tertentu (“Kelompok”); atau
b.    Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, khusus untuk pendaftaran secara perorangan.

Peserta harus mengikuti dua program wajib yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”) dan Jaminan Kematian (“JKM”), sedangkan kepesertaan dalam Program Jaminan Hari Tua (“JHT”) dapat dilakukan secara sukarela.[5]

BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tujuh hari kerja setelah menerima permohonan pendaftaran yang lengkap dan Peserta melunasi pembayaran iuran pertama. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan Kartu Peserta kepada Peserta paling lambat tiga hari kerja setelah penerbitan, baik secara langsung atau melalui Kelompok yang diikuti Peserta.[6]

Sebelum dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, program asuransi yang dijabarkan di atas diselenggarakan oleh PT Jamsostek (singkatan dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). Selain ketiga program tersebut di atas, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) juga diatur dalam Permenaker 2006. Saat ini, program asuransi JPK dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.[7]

Pembayaran Iuran

Besaran iuran yang wajib dibayar oleh Peserta berbeda-beda untuk tiap jenis sesuai dengan pendapatan bersih bulanan mereka sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,[8] dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015tentang Program Jaminan Hari Tua (“PP 2015”).[9]

Peserta dapat melunasi kewajiban pembayaran iuran bulanan kepada BPJS secara sendiri-sendiri atau melalui Kelompok paling lambat tanggal 15 pada bulan yang bersangkutan.[10] Sebagai alternatif, iuran dapat dibayarkan dimuka untuk periode tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun.[11]

Dalam Permenaker 2006, pembayaran melalui Kelompok harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan yang bersangkutan, sedangkan pembayaran secara sendiri-sendiri dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan yang bersangkutan.[12]

Manfaat Kepesertaan

Permenaker 1/2016 mengatur tentang berbagai manfaat dari setiap jenis program di atas, yakni:

1.     Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKK berikut:[13]
a.     Pelayanan kesehatan (contoh: pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, perawatan intensif, operasi, transfusi darah, dan seterusnya);[14]
b.    Santunan/kompensasi berupa uang (contoh: biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, santunan cacat sebagian anatomis, biaya rehabilitasi, dan sebagainya);[15] dan
c.     Beasiswa pendidikan bagi anak Peserta (paling tinggi Rp. 12 juta untuk setiap peserta).

Patut diingat bahwa Peserta wajib menuntut manfaat yang merupakan haknya paling lambat dua tahun setelah kecelakaan terjadi. Pengajuan tuntutan manfaat yang melewati batas waktu tersebut gugur dengan sendirinya dan tidak dapat dicairkan.[16]

Secara umum, Permenaker 1/2016 memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan program JKK dalam Permenaker 2006, termasuk perawatan intensif, penunjang diagnostik, beasiswa, dan lain-lain.[17]

2.    Jaminan Kematian (JKM)

Peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKM berikut:[18]

a. Santunan sekaligus (Rp. 16.2 juta);
b.    Santunan berkala (Rp. 200.000 setiap bulan selama dua tahun penuh);
c. Biaya pemakaman (Rp. 3 juta); dan
d.    Beasiswa pendidikan (Rp. 12 juta untuk Peserta yang telah memiliki masa kepesertaan paling singkat lima tahun).

Sebelumnya, Permenaker 2006 tidak memuat beasiswa pendidikan sebagai manfaat JKM yang dikemukakan dalam huruf (d) di atas.

3.    Jaminan Hari Tua (JHT)

Peserta yang telah mencapai masa pensiun berdasarkan ketentuan PP 2015, berhak mendapatkan manfaat jaminan hari tua/JHT. JHT yang diterima ditentukan berdasarkan nilai seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.[19] Permenaker 1/2016 tidak menetapkan perubahan yang berarti terhadap ketentuan pogram JHT jika dibandingkan dengan ketentuan Permenaker 2006.

Permenaker 1/2016 mencabut dan menggantikan Permenaker 2006.

Permenaker 1/2016 telah berlaku sejak tanggal 16 Februari 2016._AP

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda