Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 62/POJK.05/2015 (“Amandemen”)untuk mengubah Peraturan OJK No. 13/POJK.05/2014tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro(“POJK 2014”).[1] Secara pokok, Amandemen mengubah ketentuan dasar tentang kegiatan usaha lembaga keuangan mikro, termasuk jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan, kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta rasio solvabilitas.
Amandemen ini ditujukan untuk lembaga keuangan mikro yang sudah ada, dan para pihak yang bermaksud mendirikan lembaga tersebut.
Kegiatan Usaha
POJK 2014 menetapkan tiga jenis kegiatan pembiayaan yang dapat ditawarkan kepada usaha kecil oleh lembaga keuangan mikro, yaitu: a) fasilitas pembiayaan atau pinjaman; b) pengelolaan simpanan; dan c) jasa konsultasi pengembangan usaha. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Amandemen kini memperbolehkan lembaga keuangan mikro untuk melakukan berbagai kegiatan berbasis fee, antara lain: bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (channeling), pembiayaan bersama (joint-financing), asuransi mikro, dan lembaga keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).[2]
Sebelumnya dalam POJK 2014, lembaga keuangan mikro tidak diperbolehkan melakukan kegiatan berbasis fee semacam itu.
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
Secara umum, lembaga keuangan mikro dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha di atas berdasarkan dua macam prinsip: 1) prinsip konvensional; atau 2) prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah ketika menawarkan jasanya, yang meliputi:[3]
a. wadiahatau mudharabah, untuk kegiatan penghimpunan simpanan;
b. mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik, untuk kegiatan pembiayaan;
c. ijarah atau ju’alah, untuk kegiatan pemberian konsultasi dan pengembangan usaha; dan
d. qordh, mudharabah atau musyarakah, untuk kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman.
Di samping kegiatan usaha tersebut di atas, lembaga keuangan mikro syariah juga dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berbasi syariah berupa: zakat, infak, sedekah, dan wakaf.[4] Patut diingat bahwa pembekuan atas kegiatan usaha tambahan ini harus dipisahkan dari kegiatan usaha utama yang dijabarkan dalam huruf (a) sampai (d) di atas.[5]
Sebelumnya dalam POJK the 2014, lembaga keuangan mikro syariah tidak diperbolehkan untuk mengelola wakaf.[6]
Rasio Solvabilitas
Agar dapat menawarkan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, lemabga keuangan mikro wajib memenuhi persyaratan rasio likuiditas dan solvabilitas.[7]
Persyaratan rasio likuiditas ditetapkan paling kurang 3%, yang dihitung dengan membandingkan: a) total aset (seluruh kas dan setara kas yang dimiliki) dengan liabilitas lancar (untuk lembaga keuangan mikro konvensional); atau b) total aset dengan dana pihak ketiga (untuk lembaga keuangan mikro syariah).[8]
Selain itu, rasio solvabilitas dihitung berdasarkan perbandingan total aset dengan total liabilitas (untuk lembaga keuangan mikro konvensional) atau perbandingan total aset dengan total liabilitas dan dana syirqah temporer (untuk lembaga keuangan mikro syariah). Kedua jenis lembaga keuangan mikro tersebut wajib menjaga rasio solvabilitas paling kurang sebesar 110%.[9]
POJK 2014 tidak menetapkan metode penghitungan rasio solvabilitas untuk lembaga keuangan mikro syariah.
Amandemen ini berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015.AP ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
