DPR Sahkan RUU Tabungan Perumahan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah mengesahkan Undang-Undang  Tabungan Perumahan Rakyat (“UU Tapera”) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional Indonesia tahun 2016  pada tanggal 23 Februari 2016.[1] Secara umum, UU Tapera merupakan kerangka hukum penyelenggaraan program tabungan perumahan untuk pekerja berpenghasilan rendah dan menengah yang ingin memiliki perumahan dengan harga terjangkau.[2] Berdasarkan tujuan tersebut, UU Tapera memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan tabungan perumahan rakyat, antara lain:
 
a.     Kriteria dan kewajiban peserta program tabungan perumahan rakyat;
b.     Prosedur pendaftaran;
c.     Simpanan dan manfaat; dan
d.     Pendirian Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (“BP Tapera”) sebagai lembaga penyelenggara program tabungan perumahan rakyat.
 
Dikarenakan ruang lingkup UU Tapera yang sangat luas, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini membatasi pembahasannya pada aspek-aspek berikut: (i) peserta; (ii) prosedur pendaftaran; dan (ii) manfaat.[3]
 
UU Tapera ditujukan untuk seluruh pekerja dan pemberi kerja, serta pekerja mandiri (pengusaha/wiraswasta).
 
Peserta
 
Tabungan perumahan rakyat merupakan program simpanan yang memberikan pesertanya manfaat berupa dana untuk membeli atau merenovasi suatu properti. Selain itu, dana tersebut dapat dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah masa kepesertaan berakhir.[4] Peserta program tabungan perumahan rakyat wajib terdiri dari kalangan pekerja (misalnya warga negara Indonesia atau warga negara asing pemegang visa kerja di Indonesia paling singkat enam bulan), atau pekerja mandiri dengan penghasilan sekurang-kurangnya setara standar upah minimum.
 
Patut diingat bahwa pekerja mandiri dengan penghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta secara sukarela. Selain itu. Peserta wajib berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.[5]  
 
 
Prosedur Pendaftaran
 
Pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan semua pekerjanya yang memenuhi syarat, sedangkan pekerja mandiri harus mendaftarkan diri masing-masing ke BP Tapera. Setelah proses pendaftaran selesai, BP Tapera akan memberikan nomor identitas kepesertaan dan membuatkan rekening individu atas nama peserta pada bank kustodian yang ditunjuk.[6]
 
Setelah terdaftar, peserta wajib membayar simpanan yang menjadi kewajibannya kepada bank kustodian. Simpanan ini ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja (untuk peserta berupa pekerja) oleh orang-perseorangan (untuk partisipan pekerja mandiri).[7] Sayangnya, UU Tapera tidak mencantumkan besaran simpanan yang spesifik, karena besaran tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.[8]
 
Rekening tabungan perumahan rakyat dapat di-nonaktifkan jika peserta tidak membayar simpanan, atau dinyatakan berakhir jika peserta memenuhi salah satu kriteria berikut:[9]
 
a.     Telah mencapai usia pensiun (untuk pekerja)[10] atau usia 58 tahun (untuk pekerja mandiri);
b.     Meninggal dunia; atau
c.     Tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut.
 
Apabila kepesertaan program berakhir akibat salah satu kriteria di atas, simpanan dan hasil pemupukannya akan diberikan paling lama tiga bulan setelah kepesertaan dinyatakan berakhir.[11] Patut dicatat bahwa peserta yang memenuhi kriteria huruf (a) di atas dapat kembali menjadi peserta dengan melakukan pendaftaran kembali.[12]
 
Manfaat
 
Manfaat yang diperoleh dari program tabungan perumahan rakyat akan diberikan kepada pesertanya dalam bentuk fasilitas pembiayaan perumahan,[13] yang meliputi: pemilikan, pembangunan atau perbaikan rumah. Pemberian fasilitas pembiayaan tersebut mempunyai ketentuan:[14]
 
a.     Merupakan rumah pertama bagi peserta;
b.     Hanya diberikan satu kali;
c.     Mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan; dan
d.     Fasilitas tersebut tidak dapat diberikan untuk peserta berkewarganegaraan asing.
 
Selain itu, fasilitas pembiayaan hanya diberikan kepada peserta yang:[15]
 
a.     Mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan;
b.     Termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan/atau
c.     Menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah pertama.
 
Fasilitas pembiayaan akan disalurkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan perumahan yang ditunjuk oleh BP Tapera.[16] Berbeda dari fasilitas pembiayaan atau hipotik yang ditawarkan perusahaan pembiayaan, pembiayaan perumahan yang ditetapkan oleh UU Tapera dilakukan dengan mekanisme sewa-beli.[17]
 
Di samping itu, peserta juga dapat menikmati sejumlah keuntungan dari simpanan mereka. Keuntungan ini dapat diperoleh jika bank kustodian menginvestasikan simpanan yang dibayarkan untuk pogram tabungan perumahan publik dalam bentuk kontrak investasi kolektif dengan manajer investasi yang ditunjuk oleh BP Tapera.[18] Investasi dapat dilakukan menggunakan prinsip konvensional atau syariah dalam bentuk berikut:[19]
 
a.     Deposito perbankan;
b.     Surat utang pemerintah;
c.     Surat berharga di bidang perumahan dan kawasan pemukiman; dan/atau
d.     Bentuk investasi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
UU Tapera saat ini sedang menunggu untuk ditandatangani oleh Presiden. Menurut ketentuan Pasal 73 of Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Tapera harus ditandatangani oleh Presiden agar sah menjadi Undang-Undang dan mendapatkan penomoran resmi. Akan tetapi, jika Presiden tidak menandatanganinya, UU Tapera akan berlaku otomatis 30 hari setelah disahkan oleh DPR. _CD