Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 61/POJK.05/2015 (“Amandemen”), untuk mengubah Peraturan OJK Regulation No. 12/POJK.05/2014tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (“POJK 2014 Regulation”).[1]
Dengan tujuan utama memperlancar proses perizinan lembaga keuangan mikro, Amandemen ini mengtur ulang ketentuan yang terkait dengan persyaratan perizinan, Dewan Pengawas Syariah (“DPS”), perubahan nama lembaga keuangan mikro, peningkatan cakupan wilayah usaha, dan sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, Amandemen juga menambahkan ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam POJK 2014, yaitu prosedur perizinan lembaga keuangan mikro dengan setoran modal secara nontunai.
Mengingat luasnya pembahasan Amandemen, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) ini hanya akan membahas prosedur perizinan, peningkatan cakupan wilayah usaha, dan lembaga keuangan mikro dengan setoran modal secara nontunai.
Amandemen ini ditujukan untuk masyarakat Indonesia, badan usaha milik desa/kelurahan, pemerintah kabupaten/kota, dan koperasi yang ingin atau telah melakukan usaha keuangan mikro.
Prosedur Perizinan Lembaga Keuangan Mikro
Dalam rangka menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat, lembaga keuangan mikro yang baru didirikan wajib mendapatkan izin usaha dari OJK.[2] Untuk mendapatkan izin usaha tersebut, Direksi lembaga keuangan mikro wajib mengajukan permohonan yang dilampiri dengan dokumen-dokumen berikut:[3]
a. Akta pendirian lembaga keuangan mikro dan perubahannya (jika ada);[4]
b. Data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS (untuk lembaga keuangan mikro syariah);[5]
c. Sistem dan prosedur kerja lembaga keuangan mikro (contoh: prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan, penerimaan simpanan, penagihan, prosedur penyelesaian piutang macet, dan lain-lain);[6]
d. Rencana kerja untuk dua tahun pertama yang paling kurang memuat proyeksi laporan posisi keuangan, rencana kegiatan usaha lembaga keuangan mikro, dan lain-lain. (Ketentuan ini tidak berlaku untuk lembaga keuangan mikro yang beroperasi di tingkat desa/kelurahan);[7]
e. Bukti pembayaran yang meliputi: pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah pada salah satu bank di Indonesia. Bukti pembayaran tersebut wajib disertai dengan surat pernyataan dari Direksi;
f. Bukti kesiapan operasional (berupa daftar aset tetap, inventaris, dan bukti kepemilikan); dan seterusnya.
Amandemen memiliki tiga dokumen pendukung utama yang berbeda dengan ketentuan POJK 2014.
Pertama, POJK 2014 tidak mengatur tentang surat pernyataan dari Direksi sebagaimana tercantum dalam poin (e) di atas.[8] Kedua, POJK 2014 tidak memberikan pengecualian terhadap lembaga keuangan mikro yang beroperasi di tingkat desa/kelurahan untuk melampirkan rencan kerja sebagaimana termuat dalam poin (d) di atas. Ketiga, POJK 2014 menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro yang telah beroperasi pada tanggal 8 Januari 2015 tidak wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan modal disetor.[9] Ketentuan ini tidak tercantum dalam Amandemen.
Modal Nontunai
Amandemen kini memperbolehkan lembaga keuangan mikro yang memiliki modal nontunai untuk mengajukan permohonan izin usaha. Jumlah modal yang harus disetorkan oleh lembaga keuangan mikro dihitung berdasarkan ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan pembuka lembaga keuangan mikro tersebut.[10]
Permohonan izin usaha diajukan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran IA Amandemen ini, dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:[11]
a. Akta pendirian lembaga keuangan mikro dan perubahannya (jika ada);
b. Proyeksi laporan kinerja keuangan atas kegiatan operasional lembaga keuangan mikro untuk dua tahun pertama (ketentuan ini tidak berlaku untuk lembaga keuangan mikro tingkat desa/kelurahan);
c. Laporan keuangan tahunan selama dua tahun terakhir;
d. Laporan posisi keuangan pembukaan dan penutupan dari lembaga keuangan mikro;
e. Data Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham atau anggota; dan seterusnya.
Setelah menerima permohonan dan dokumen-dokumen yang dijabarkan di atas, OJK memiliki waktu 40 hari kerja untuk menyetujui pengajuan permohonan yang lengkap.[12] Apabila dokumen persyaratan dinilai belum lengkap, tetapi ekuitas lembaga keuangan mikro telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku,[13] maka OJK akan memberikan izin usaha bersyarat paling lambat 20 hari kerja setelah permohonan diterima.[14]
Lembaga keuangan mikro yang mendapatkan persetujuan izin usaha bersyarat wajib menyampaikan dokumen yang diperlukan paling lambat dua tahun setelah tanggal penetapan persetujuan izin usaha bersyarat.[15] Setelah kekurangan dokumen persyaratan disampaikan, OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha paling lambat 40 hari setelah menerima permohonan yang lengkap.[16]
Sebelumnya, POJK 2014 sama sekali tidak menetapkan ketentuan setoran modal nontunai untuk lembaga keuangan mikro.
Peningkatan Cakupan Wilayah Usaha
Salah satu ketentuan terbaru yang ditetapkan dalam Amandemen berkaitan dengan persyaratan modal disetor dalam rangka peningkatan cakupan wilayah usaha. Lembaga keuangan mikro yang ingin meningkatkan cakupan wilayah usahanya wajib memenuhi persyaratan modal disetor berikut ini:[17]
a. Rp. 50 juta, untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
b. Rp. 100 juta, untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
c. Rp. 500 juta, untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
Lembaga keuangan mikro yang bersangkutan kemudian wajib mengajukan permohonan rencana peningkatan cakupan wilayah usaha kepada OJK yang dilampiri dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atau rapat anggota mengenai peningkatan cakupan wilayah usaha. Dokumen-dokumen tersebut wajib disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal RUPS atau rapat anggota.[18]
Ketentuan Peralihan
Lembaga keuangan mikro yang telah mendapatkan izin usaha sebelum terbitnya Amandemen ini wajib memenuhi ketentuan-ketentuan baru dalam Amandemen paling lambat lima tahun setelah Amandemen ini mulai berlaku.[19] Selain itu, permohonan izin usaha yang telah diterima oleh OJK sebelum Amandemen ini berlaku akan diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Amandemen.[20]
Amandemen ini berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015. ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
