Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No.2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (“Permenkumham 2/2016”).
Secara umum, Permenkumham 2/2016 mengatur ulang prosedur dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan nama dan pengesahan badan hukum yayasan dari Menteri. Di samping itu, Permenkumham 2/2016 juga memuat ketentuan baru tentang prosedur perubahan anggaran dasar dan data yayasan.
Sebelum terbitnya Permenkumham 2/2016 Regulation, permasalahan ini diatur dalam Peraturan Menteri No. 5 tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (“Permenkumham 5/2014”).[1]
Permenkumham 2/2016 ini ditujukan kepada notaris yang berwenang untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum yayasan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”).
Pendirian Yayasan
Persetujuan Nama Yayasan
Untuk mendapatkan pengesahan, yayasan yang baru didirikan wajib mendapatkan persetujuan nama dari Menteri terlebih dulu. Prosedur pendirian hanya dapat dilanjutkan setelah mendapatkan persetujuan nama tersebut.[2]
Setiap permohonan persetujuan nama yayasan wajib disampaikan dalam bentuk format elektronik yang tersedia di SABH.[3] Permohonan dikenakan biaya persetujuan pemakaian nama yayasan yang dibayarkan di muka melalui bank persepsi dan tidak dapat ditarik kembali.[4]
Setelah menerima permohonan, Menteri akan memeriksa apakah nama yang dipesan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.[5] Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, Menteri akan menerbitkan persetujuan pemakaian nama yang memuat informasi berikut:[6]
a. Nomor pemesanan nama;
b. Nama yayasan yang dapat dipakai;
c. Tanggal pemesanan;
d. Tanggal kedaluwarsa;
e. Kode pembayaran.
Pemohon wajib menggunakan nama yang telah disetujui paling lambat 60 hari setelah nama tersebut mendapat persetujuan.[7]
Pengesahan Badan Hukum
Setelah nama yayasan mendapat persetujuan, pemohon wajib mengajukan permohonan pengesahan badan hukum yayasan mereka. Permohonan ini disampaikan kepada Menteri melalui format elektronik yang tersedia di SABH[8] dan wajib disampaikan paling lambat 10 hari setelah akta pendirian yayasan ditandatangani.[9]
Saat mengajukan permohonan, pemohon diwajibkan melampirkan dokumen pendukung berikut ini:[10]
a. Akta pendirian yayasan;
b. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan. Surat pernyataan ini wajib diverifikasi oleh lurah/kepala desa setempat;
c. Bukti penyetoran modal atau surat pernyataan dari pendiri yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan awal yayasan. Surat pernyataan ini wajib didukung oleh surat pernyataan tersendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut yang dibuat oleh pendiri yayasan;
d. Bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama yayasan;
e. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
f. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri yayasan untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak (“NPWP”) dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak;
g. Surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan, apabila yayasan didirikan secara bersama-sama oleh pihak domestik dan pihak asing;
h. Akta wasiat, apabila yayasan didirikan berdasarkan surat wasiat.
Sebelumnya, surat pernyataan yang tercantum dalam huruf (e) dan (f) di atas tidak diatur dalam Permenkumham 5/2014.
Setelah menerima permohonan, Menteri akan memeriksa apakah seluruh persyaratan pendirian yayasan telah dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, Menteri kemudian memberitahu pemohon bahwa pengesahan badan hukum yayasan telah disetujui.[11] Setelah itu, Menteri mempunyai waktu 14 hari untuk menerbitkan keputusan resmi mengenai pengesahan badan hukum yayasan.[12]
Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan
Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Yayasan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri apabila hendak mengubah anggaran dasarnya, yang meliputi: 1) nama yayasan; dan/atau 2) jenis kegiatan yayasan.[13]
Penting untuk diketahui, bahwa perubahan anggaran dasar yayasan harus dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris berbahasa Indonesia.[14] Selain itu, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri wajib disampaikan secara elektronik melalui SABH paling lambat 60 terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Permohonan yang disampaikan melebihi jangka waktu tersebut akan ditolak oleh Menteri.[15]
Pemohon wajib melengkapi permohonan dengan dokumen berikut:[16]
a. Minuta akta perubahan anggaran dasar yayasan;
b. Notulen rapat pembina tentang perubahan anggaran dasar yayasan; atau keputusan pembina, apabila perubahan disepakati di luar rapat pembina;
c. Fotokopi kartu NPWP dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak;
d. Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya kepada Menteri;
e. Bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama yayasan (jika permohonan ditujukan untuk mengubah nama yayasan); dan
f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan
Perubahan anggaran dasar yayasan selain nama dan jenis kegiatannya dapat dilakukan tanpa persetujuan, sepanjang perubahan tersebut diberitahukan kepada Menteri.[17] Pemberitahuan juga diperlukan apabila yayasan bermaksud mengubah data-data berikut:[18]
a. Perubahan pembina;
b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan
c. Perubahan alamat lengkap yayasan.
Harap diingat bahwa seluruh ketentuan tentang perubahan anggaran dasar dan data yayasan yang dijabarkan di atas sebelumnya tidak diatur dalam Permenkumham 5/2014.
Permenkumham 2/2016 mencabut dan menggantikan Permenkumham 5/2014.
Permenkumham 2/2016 berlaku sejak tanggal 25 Januari 2016.MS ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku