Mahkamah Agung baru-baru ini mengeluarkan Peraturan No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Peraturan 2016”). Pada intinya Peraturan 2016 menjabarkan ulang proses mediasi - prosedur yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa dapat diperiksa oleh hakim – dengan tujuan efisiensi waktu dan uang Pengadilan dan para pihak yang bersengketa.
Sebelum Peraturan 2016 diterbitkan, perihal yang sama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Peraturan 2008”).
Peraturan 2016 ditujukan kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa perdata yang diproses pada lembaga peradilan negeri dan agama.[1]
Penerapan
Ketentuan mediasi dalam Peraturan 2016 terbatas hanya pada sengketa-sengketa perdata yang termasuk dalam bagian kewenangan lembaga peradilan negeri dan agama.[2] Perlu diingat bahwa setiap sengketa perdata wajib terlebih dahulu menjalani proses mediasi, kecuali untuk sengketa-sengketa sebagai berikut:[3]
a. Sengketa yang harus diputuskan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (seperti sengketa pada Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, penyelesaian perselisihan partai politik, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lain sebagainya);[4]
b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut (in absentia);
c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; dan
e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan.
Proses Mediasi
Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari tergitung sejak penetapan perintah oleh hakim. Proses mediasi dapat diperpanjang maksimal untuk 30 hari kerja berdasarkan kesepakatan para pihak.[5] Sebelumnya dalam Peraturan 2008, waktu mediasi ditentukan paling lama adalah 40 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 40 hari kerja.[6]
Batas waktu 30 hari tersebut tidak termasuk dua hari yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk berunding guna memilih mediator.[7] Hakim dapat turut campur menetapkan mediator apabila dalam dua hari terebut para pihak belum memilih mediator.
Adapun seorang mediator adalah salah satu dari pihak-pihak berikut: a. hakim pengadilan; b. pegawai pengadilan; atau c. mediator bersertifikat (mediator profesional).
Dalam lima hari setelah penetapan mediasi, para pihak yang bersengketa diwajibkan menyampaikan resume perkara kepada pihak lawan dan mediator.[8] Dalam tahapan mediasi manapun, seorang mediator dapat meminta opini dari seorang ahli atau tokoh masyarakat dengan persetujuan dari para pihak yang bersengketa.[9]
Terdapat dua kemungkinan hasil mediasi:
1. Para pihak mencapai kesepakatan. Dalam hal ini para pihak harus membuat dan menandatangani “Kesepakatan Perdamaian”.[10] Mediator kemudian membuat pernyataan tertulis untuk Hakim Pemeriksa Perkara yang menginformasikan bahwa proses mediasi telah berhasil. Salinan Kesepakatan Perdamaian juga kemudian disampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.[11]
2. Mediasi gagal. Mediator harus membuat pernyataan tertulis menginformasikan hal ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara.[12] Setelah memeriksa pernyataan tertulis, Hakim Pemeriksa Perkara kemudian menetapkan bahwa perkara akan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.[13]
Kewajiban Menghadiri Mediasi
Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri proses mediasi secara langsung, baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.[14] Penting untuk diingat, telekonfrens audio dianggap sebagai bentuk kehadiran dalam proses mediasi.[15]
Para pihak yang bersengketa (prinsipal) diperbolehkan untuk tidak menghadiri sidang dalam hal:[16]
a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
b. di bawah pengampuan;
c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
Dalam Peraturan 2008 tidak diatur bahwa para pihak wajib menghadiri mediasi secara langsung.
Itikad Baik
Pengaturan baru dalam Peraturan 2016 adalah terkait “iktikad baik”. Para pihak harus mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik.[17] Tidak adanya iktikad baik akan berakibat gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan pihak yang tidak beriktikad diwajibkan untuk membayar biaya mediasi, tergantung pihak mana yang dipandang tidak beriktikad baik dalam menjalani proses mediasi (baik penggugat maupun tergugat).[18]
Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:[19]
a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
Perihal iktikad baik di atas sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan 2008.
Peraturan 2016 mencabut dan menggantikan Peraturan 2008.
Peraturan 2016 mulai berlaku sejak 4 Februai 2016. ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku