| Issue Number : 2818

Rancangan Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi 2016

Bersamaan dengan diterbitkannya paket kebijakan ekonomi ke-10, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Rancangan Perpres”).
 
Rancangan Perpres disusun guna mengantisipasi situasi pasar yang kompetitif yang dipicu oleh dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).[1] Guna mewujudkan cita-cita MEA, Rancangan Perpres ditujukan untuk merevisi komponen Daftar Negatif Investasi tahun 2014 yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 (“Perpres 2014”).[2]
 
Rancangan Perpres ditujukan kepada investor dan calon investor, baik lokal maupun asing, terutama pada level Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (“UMKMK”).
 
BIDANG YANG TERTUTUP UNTUK INVESTASI
 
DNI terdiri dari dua komponen utama, yaitu:
 
a.     Bidang usaha yang tertutup untuk investasi, yang berarti bahwa sektor usaha yang bersangkutan tertutup untuk investasi jenis apapun (baik lokal maupun asing), dan dijabarkan secara rinci dalam Lampiran I Rancangan Perpres; dan
b.     Bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Lampiran II Rancangan Perpres.
 
Sementara itu bidang usaha lainnya yang tidak disebutkan dalam Lampiran I maupun II Rancangan Perpres adalah terbuka untuk investasi tanpa pembatasan secara khusus.[3]
 
Rancangan Perpres menambahkan dua bidang usaha ke dalam bidang usaha yang tertutup untuk investasi, yaitu:[4]
 
a.     Pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam; dan
b.     Pemanfaatan (Pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan suvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam (sebelumnya tertutup untuk investasi dalam bidang kehutanan).[5]
 
BIDANG YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
 
Rancangan Perpres menghapus 35 bidang usaha dari DNI 2014 dan menyediakan lebih banyak lapangan usaha bagi UMKMK.[6] Perubahan ini tersebar pada bidang-bidang usaha di bawah ini:
 
Pertanian
 
Rancangan Perpres mengubah persyaratan bagi investasi asing dalam bidang-bidang usaha pertanian tertentu, termasuk:
 
a.     Usaha pembenihan/pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha;
b.     Usaha pengolahan tanamandengan kemitraan pola inti plasma sebesar 20%; dan
c.     Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa genetika.
 
Bidang-bidang usaha di atas direncanakan untuk terbuka untuk investasi asing sampai dengan persentase kepemilikan saham tertentu (seperti 49% atau 95%) tanpa kewajiban untuk mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertanian, seperti sebelumnya diatur dalam Perpres 2014.[7]
 
Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 
Rancangan Perpres merevisi persyaratan investasi terkait pengusahaan hewan liar dan  tanaman, termasuk distribusinya. Bidang ini tidak lagi hanya diperuntukkan bagi UMKMK, namun tetap hanya terbuka bagi perusahaan yang sepenuhnya dimiliki pengusaha lokal yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.[8]
 
Selain itu, Rancangan Perpres juga menghapus bidang usaha terkait pemanfaatan koral/karang dari daftar di bidang ini. Bidang usaha ini direncanakan ditutup untuk investasi, seperti telah dijelaskan sebelumnya.[9]
 
Kelautan dan Perikanan
 
Rancangan Perpres telah menghapus juga bidang usaha sebagai berikut:[10]
 
a.     Usaha perikanan, mencakup usaha perikanan dengan kapal berukuran 30 GT yang beroperasi di laut teritorial atau 100 GT di zona ekonomi eksklusif atau di laut lepas;
b.     Usaha pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu untuk tujuan fermentasi, ekstraksi, dan pemrosesan surimi dan ubur-ubur;
c.     Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam; dan
d.     Pemanfaatan (Pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan suvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam.
 
Bidang usaha yang dideskripsikan pada poin (a) dan (b) direncanakan untuk menjadi bidang usaha tanpa batasan, sedangkan bidang usaha pada poin (c) dan (d) tertutup sepenuhnya untuk investasi. Rancangan Perpres telah menambahkan bidang usaha baru, yaitu budidaya koral/karang. Perlu diperhatikan bahwa bidang usaha baru ini mensyaratkan rekomendasi dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.[11]
 
Energi dan Sumber Daya Mineral
 
Rancangan Perpres membuka kesempatan untuk pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik (dari voltase rendah hingga tinggi) khusus bagi perusahaan yang sepenuhnya dikuasai lokal.[12] Lebih lanjut, Rancangan Perpres juga telah membuka kesempatan bagi perusahaan asing untuk melakukan investasi di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik voltase tinggi dan ekstra tinggi sampai dengan persentase investasi 49%.[13]
 
Industri
 
Rancangan Perpres telah menghapus tanaman karet dari daftar, yang dengan demikian membuka investasi tanpa batasan bagi investasi ini. Selain itu, investasi pada industri gula pasir direncanakan dibatasi hanya untuk kemitraan pola inti plasma. Sebelumnya industri ini terbuka bagi investor asing dengan level penyertaan modal maksimum sebesar 95%.[14]
 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 
Rancangan Perpres menyederhanakan persyaratan investasi bagi bidang usaha ini dengan mengklasifikasikan jenis-jenis kontruksi berdasarkan teknologi yang digunakan, risiko yang melekat, dan/atau nilai pekerjaan. Adapun klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:[15]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Bersamaan dengan diterbitkannya paket kebijakan ekonomi ke-10, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Rancangan Perpres”).
 
Rancangan Perpres disusun guna mengantisipasi situasi pasar yang kompetitif yang dipicu oleh dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).[1] Guna mewujudkan cita-cita MEA, Rancangan Perpres ditujukan untuk merevisi komponen Daftar Negatif Investasi tahun 2014 yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 (“Perpres 2014”).[2]
 
Rancangan Perpres ditujukan kepada investor dan calon investor, baik lokal maupun asing, terutama pada level Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (“UMKMK”).
 
BIDANG YANG TERTUTUP UNTUK INVESTASI
 
DNI terdiri dari dua komponen utama, yaitu:
 
a.     Bidang usaha yang tertutup untuk investasi, yang berarti bahwa sektor usaha yang bersangkutan tertutup untuk investasi jenis apapun (baik lokal maupun asing), dan dijabarkan secara rinci dalam Lampiran I Rancangan Perpres; dan
b.     Bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Lampiran II Rancangan Perpres.
 
Sementara itu bidang usaha lainnya yang tidak disebutkan dalam Lampiran I maupun II Rancangan Perpres adalah terbuka untuk investasi tanpa pembatasan secara khusus.[3]
 
Rancangan Perpres menambahkan dua bidang usaha ke dalam bidang usaha yang tertutup untuk investasi, yaitu:[4]
 
a.     Pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam; dan
b.     Pemanfaatan (Pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan suvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam (sebelumnya tertutup untuk investasi dalam bidang kehutanan).[5]
 
BIDANG YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
 
Rancangan Perpres menghapus 35 bidang usaha dari DNI 2014 dan menyediakan lebih banyak lapangan usaha bagi UMKMK.[6] Perubahan ini tersebar pada bidang-bidang usaha di bawah ini:
 
Pertanian
 
Rancangan Perpres mengubah persyaratan bagi investasi asing dalam bidang-bidang usaha pertanian tertentu, termasuk:
 
a.     Usaha pembenihan/pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha;
b.     Usaha pengolahan tanamandengan kemitraan pola inti plasma sebesar 20%; dan
c.     Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa genetika.
 
Bidang-bidang usaha di atas direncanakan untuk terbuka untuk investasi asing sampai dengan persentase kepemilikan saham tertentu (seperti 49% atau 95%) tanpa kewajiban untuk mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertanian, seperti sebelumnya diatur dalam Perpres 2014.[7]
 
Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 
Rancangan Perpres merevisi persyaratan investasi terkait pengusahaan hewan liar dan  tanaman, termasuk distribusinya. Bidang ini tidak lagi hanya diperuntukkan bagi UMKMK, namun tetap hanya terbuka bagi perusahaan yang sepenuhnya dimiliki pengusaha lokal yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.[8]
 
Selain itu, Rancangan Perpres juga menghapus bidang usaha terkait pemanfaatan koral/karang dari daftar di bidang ini. Bidang usaha ini direncanakan ditutup untuk investasi, seperti telah dijelaskan sebelumnya.[9]
 
Kelautan dan Perikanan
 
Rancangan Perpres telah menghapus juga bidang usaha sebagai berikut:[10]
 
a.     Usaha perikanan, mencakup usaha perikanan dengan kapal berukuran 30 GT yang beroperasi di laut teritorial atau 100 GT di zona ekonomi eksklusif atau di laut lepas;
b.     Usaha pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu untuk tujuan fermentasi, ekstraksi, dan pemrosesan surimi dan ubur-ubur;
c.     Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam; dan
d.     Pemanfaatan (Pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan suvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam.
 
Bidang usaha yang dideskripsikan pada poin (a) dan (b) direncanakan untuk menjadi bidang usaha tanpa batasan, sedangkan bidang usaha pada poin (c) dan (d) tertutup sepenuhnya untuk investasi. Rancangan Perpres telah menambahkan bidang usaha baru, yaitu budidaya koral/karang. Perlu diperhatikan bahwa bidang usaha baru ini mensyaratkan rekomendasi dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.[11]
 
Energi dan Sumber Daya Mineral
 
Rancangan Perpres membuka kesempatan untuk pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik (dari voltase rendah hingga tinggi) khusus bagi perusahaan yang sepenuhnya dikuasai lokal.[12] Lebih lanjut, Rancangan Perpres juga telah membuka kesempatan bagi perusahaan asing untuk melakukan investasi di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik voltase tinggi dan ekstra tinggi sampai dengan persentase investasi 49%.[13]
 
Industri
 
Rancangan Perpres telah menghapus tanaman karet dari daftar, yang dengan demikian membuka investasi tanpa batasan bagi investasi ini. Selain itu, investasi pada industri gula pasir direncanakan dibatasi hanya untuk kemitraan pola inti plasma. Sebelumnya industri ini terbuka bagi investor asing dengan level penyertaan modal maksimum sebesar 95%.[14]
 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 
Rancangan Perpres menyederhanakan persyaratan investasi bagi bidang usaha ini dengan mengklasifikasikan jenis-jenis kontruksi berdasarkan teknologi yang digunakan, risiko yang melekat, dan/atau nilai pekerjaan. Adapun klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:[15]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info