Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 272/PMK.04/2015 (“Permenkeu 2015”) tentang Pusat Logistik Berikat. Permenkeu 2015 memuat ketentuan lebih lanjut terkait pusat logistik berikat, sebagai tempat penimbunan berikat jenis baru yang pertama kali diatur pada Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2009, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 2015.[1]
Permenkeu 2015 menetapkan rincian pedoman mengenai pendirian pusat logistik berikat, persyaratan yang wajib dipenuhi agar dapat ditunjuk menjadi penyelenggara pusat logistik berikat, tata cara pemasukan dan pengeluaran barang dari/ke pusat logistik berikat, dan ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku di pusat logistik berikat.
Permenkeu 2015 ini ditujukan kepada pengusaha yang bermaksud mendirikan pusat logistik berikat, atau berniat menyimpan barang di pusat logistik berikat, serta untuk eksportir dan importir barang secara umum.
Pusat Logistik Berikat
Pusat Logistik Berikat (“PLB”) adalah tempat, kawasan, atau bangunan untuk menimbun sementara barang yang berasal dari daerah lain di Indonesia atau dari luar negeri, sebelum barang tersebut di ekspor kembali atau dipindahkan ke tempat lain.[2] PLB diselenggarakan oleh badan hukum yang berkedudukan di Indonesia (“Penyelenggara PLB”). Permenkeu 2015 menetapkan dua kewajiban utama untuk badan hukum yang ingin ditunjuk sebagai Penyelenggara PLB, yaitu: 1) mengajukan suatu tempat untuk ditetapkan sebagai lokasi PLB; dan 2) memperoleh Izin Penyelenggara PLB.
Permohonan dalam rangka pengajuan tempat PLB dan perolehan Izin Penyelenggara disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (“Direktur Jenderal”) melalui Kepala Kantor Pabean setempat.[3] Persyaratan penetapan suatu tempat sebagai lokasi PLB, serta persyaratan untuk memperoleh Izin Penyelenggara PLB, dijabarkan dalam tabel di bawah ini:
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku