| Issue Number : 2813

Fasilitas dan Kemudahan pada Kawasan Ekonomi Khusus

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (“PP 96/2015”) dalam rangka meningkatkan penanaman modal pada kawasan ekonomi khusus hingga akhirnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.[1]
 
PP 96/2015 menetapkan jenis-jenis fasilitas dan kemudahan yang dapat dinikmati oleh Badan Usaha[2] atau Pelaku Usaha[3] yang menyelenggarakan kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus, meliputi:[4]
 
a.     Pembebasan atau pengurangan perpajakan, kepabeanan dan cukai;
b.     Lalu lintas barang;
c.     Ketenagakerjaan;
d.     Keimigrasian;
e.     Pengadaan tanah; dan
f.      Prosedur Perizinan dan Nonperizinan.
 
Mengingat luasnya cakupan PP 96/2015 ini, edisi Indonesia Legal Brief (ILB) kali ini akan membahas pembebasan/pengurangan perpajakan yang tercantum dalam huruf (a), serta prosedur perizinan yang tercantum dalam huruf (f) di atas.
 
PP 96/2015 ditujukan kepada pelaku perusahaan atau perorangan yang melakukan atau ingin melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan ekonomi khusus Indonesia.
 
Pihak yang Berhak
 
Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”) adalah kawasan yang ditetapkan oleh PP 96/2015 untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian.[5] PP 96/2015 memberikan sejumlah fasilitas dan kemudahan di KEK bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang melakukan:[6]
 
a.     Kegiatan Utama KEK yang ditetapkan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; dan
b.     Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.
 
 
Pengurangan Pajak
 
Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang beroperasi di KEK diberikan fasiitas pengurangan pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“PPnBM”).[7] Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, Badan Usaha atau Pelaku Usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan yang termuat dalam tabel berikut:[8]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (“PP 96/2015”) dalam rangka meningkatkan penanaman modal pada kawasan ekonomi khusus hingga akhirnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.[1]
 
PP 96/2015 menetapkan jenis-jenis fasilitas dan kemudahan yang dapat dinikmati oleh Badan Usaha[2] atau Pelaku Usaha[3] yang menyelenggarakan kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus, meliputi:[4]
 
a.     Pembebasan atau pengurangan perpajakan, kepabeanan dan cukai;
b.     Lalu lintas barang;
c.     Ketenagakerjaan;
d.     Keimigrasian;
e.     Pengadaan tanah; dan
f.      Prosedur Perizinan dan Nonperizinan.
 
Mengingat luasnya cakupan PP 96/2015 ini, edisi Indonesia Legal Brief (ILB) kali ini akan membahas pembebasan/pengurangan perpajakan yang tercantum dalam huruf (a), serta prosedur perizinan yang tercantum dalam huruf (f) di atas.
 
PP 96/2015 ditujukan kepada pelaku perusahaan atau perorangan yang melakukan atau ingin melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan ekonomi khusus Indonesia.
 
Pihak yang Berhak
 
Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”) adalah kawasan yang ditetapkan oleh PP 96/2015 untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian.[5] PP 96/2015 memberikan sejumlah fasilitas dan kemudahan di KEK bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang melakukan:[6]
 
a.     Kegiatan Utama KEK yang ditetapkan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; dan
b.     Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.
 
 
Pengurangan Pajak
 
Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang beroperasi di KEK diberikan fasiitas pengurangan pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“PPnBM”).[7] Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, Badan Usaha atau Pelaku Usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan yang termuat dalam tabel berikut:[8]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info