Senin, Februari 1, 2016 | Issue Number : 2809

Tata Cara Evaluasi Penerbitan izin Usaha Pertambangan Mineral dan batubara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM 43/2015”).

Permen ESDM 43/2015 diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut tentang pelimpahan kewenangan dalam penerbitan dan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Kuasa Pertambangan (“KP”) dari bupati/walikota kepada Menteri atau gubernur. Selain Itu, Permen ESDM 43/2015 juga menetapkan sejumlah ketentuan mengenai penerbitan status dan sertifikat Clean and Clear (“CnC”) untuk pemegang IUP oleh Menteri dan gubernur, yang merupakan persyaratan bagi pihak yang ingin melakukan kegiatan pertambangan.

Permen ESDM 43/2015 ditujukan kepada Menteri, kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota), serta pemilik izin usaha pertambangan mineral dan batubara secara umum.

Evalusi IUP

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan dan evaluasi IUP dan KP dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (“Dirjen Minerba”) atas nama Menteri, dan gubernur. Dengan demikian, Permen ESDM 43/2015 mewajibkan seluruh bupati/walikota untuk menyampaikan dokumen perizinan yang mereka miliki (IUP dan KP) kepada Dirjen Minerba atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.[1]

Dirjen Minerba berwenang untuk mengevaluasi dokumen perizinan lintas provinsi dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan dokumen perizinan dalam rangka penanaman modal asing (PMA). Sementara itu, gubernur hanya berwenang untuk mengevaluasi dokumen perizinan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam satu wilayah provinsi.[2]

Adapun dokumen perizinan yang akan dievaluasi oleh Dirjen Minerba dan gubernur menurut ketentuan Permen ESDM 43/2015 terdiri dari:[3]

1. KP yang telah disesuaikan menjadi IUP; dan [4]
2. KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP.

Proses evaluasi dilakukan berdasarkan lima kriteria utama yang tercantum dalam tabel berikut:[5]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda