Sebagai upaya untuk menyederhanakan proses perizinan pada sektor perdagangan, Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 127/M-DAG/PER/12/2015tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (“Permendag 127/2015”).[1]
Secara singkat, Permendag 127/2015 ini mengatur terkait pihak yang dapat mengimpor barang modal tidak baru(“BMTB”) dan prosedur untuk mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri. Sebelum diterbitkannya Peraturan 2015 ini, hal yang sama telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri No. 75/M-DAG/PER/12/2013tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (“Permendag 75/2013”).
Permendag 127/2015 ini memiliki relevansi bagi perusahaan yang telah maupun yang akan melakukan impor BMTB.
Barang Modal Tidak Baru
BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu yang baru, untuk direkondisi atau remanufaktur.[2] Perlu diingat bahwa ketentuan dalam Permendag 127/2015 ini tidak berlaku untuk BMTB yang merupakan:[3]
a. barang impor sementara;
b. barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (K3S);
c. barang untuk keperluan instansi pemerintahan yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga tersebut; dan
d. barang impor ke dalam Kawasan Berikat[4] selain PC, CPU, dan monitor.
Jenis Barang Modal Tidak Baru
Terdapat 3 pihak yang dapat melakukan impor BMTB, yaitu: 1) perusahaan pemakai langsung, 2) perusahaan rekondisi, dan 3) perusahaan remanufaktur (secara bersama disebut dengan “Perusahaan”).[5] Masing-masing Perusahaan dapat melakukan impor untuk jenis BMTB yang berbeda sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tabel berikut:
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku