Rabu, Januari 27, 2016 | Issue Number : 2806

OJK Atur Pendirian Perusahaan Modal Ventura

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (“POJK 34/2015”) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.[1]

Secara ringkas, POJK 34/2015 memuat sejumlah ketentuan tentang perizinan perusahaan modal ventura yang meliputi:

a.     Persyaratan pendirian perusahaan modal ventura (contoh: bentuk badan usaha, struktur organisasi, persyaratan permodalan);
b.     Tata cara perizinan;
c.     Pembukaan kantor cabang;
d.     Kewajiban pelaporan;
e.     Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;
f.      Perubahan perusahaan konvensional menjadi perusahaan syariah; dan
g.     Sanksi terhadap pelanggaran.

Mengingat luasnya ruang lingkup POJK 34/2015, Indonesia Legal Brief (ILB) kali ini hanya akan membahas ketentuan pada huruf (a) dan (b) di atas.

POJK 34/2015 sangat ditujukan bagi pemerintah dan para pihak yang hendak melakukan usaha modal ventura.

Pendirian

Perusahaan Modal Ventura (“PMV”) adalah badan usaha yang melakukan usaha penyertaan modal atau pembiayaan untuk perorangan, koperasi, dan perusahaan mikro, kecil dan menengah sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (“PPU”) atau debitur.[2]

Sebuah perusahaan modal ventura dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai PMV konvensional atau Perusahaan Modal Ventura Syariah (“PMVS”).[3] Selain itu, PMV konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berbasis syariah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (“UUS”).[4]

POJK 34/2015 menetapkan bahwa PMV atau PMVS dapat didirikan dalam bentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseroan komanditer.[5] PMV atau PMVS juga wajib memenuhi ketentuan modal minimum sebagai berikut:[6]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda