Selasa, Januari 26, 2016 | Issue Number : 2805

Ketentuan Baru Izin Usaha Industri

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (“PP 107/2015”) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian,[1] yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait izin usaha industri.[2]

PP 107/2015 menyederhanakan prosedur perolehan izin usaha industri bagi para pihak yang bergerak di bidang perindustrian. Sebelumnya, hal yang sama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1995 (“PP 13/1995”).

Jenis Izin

Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sesuai dengan skala usahanya, meliputi:[3] (i) IUI usaha kecil; (ii) IUI usaha menengah; dan (iii) IUI usaha besar.

Skala industri ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.[4] Menurut ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2014 on tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah (“PerMenPerin 11/2014”),[5] batas nilai investasi untuk industri skala kecil dan skala menengah ditetapkan sebagai berikut:[6]

a.     Industri skala kecil: Paling tinggi sebesar Rp 500 juta (maximum) di luar tanah dan bangunan; dan
b.     Industri skala menengah: Antara Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar, di luar tanah dan bangunan.

Sedangkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, ketiga jenis industri tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:[7]

a.     Industri skala kecil: 5 sampai 19 orang tenaga kerja
b.     Industri skala menengah: 20 sampai 99 orang tenaga kerja
c.     Industri skala besar: lebih dari 100 orang tenaga kerja

Selain itu, PP 107/2015 juga menetapkan bahwa IUI kecil hanya dapat diberikan untuk industri yang seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Daftar Negatif Investasi 2014”).[8] Kewajiban pemenuhan Daftar Negatif Investasi 2014 juga berlaku untuk industri skala menengah dan skala besar, tetapi persyaratan kepemilikan penuh oleh WNI hanya berlaku untuk:[9]

a.     Industri di bidang warisan budaya bangsa; dan
b.     Industri skala menengah yang dicadangkan untuk dimiliki oleh WNI.

Sebelumnya, PP 13/1995 mengecualikan sejumlah industri skala kecil untuk memilki IUI. Industri skala kecil ini hanya wajib mendaftarkan diri di kantor pelayanan perindustrian untuk mendapatkan Tanda Daftar Industri.[10]

Tata Cara Perolehan Izin

IUI hanya diberikan kepada industri yang berlokasi di dalam kawasan industri, kecuali:[11]

a.     Industri tersebut berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: (i) belum memiliki kawasan industri; atau (ii) memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling di dalamnya telah digunakan;
b.     Industri tersebut merupakan industri skala kecil atau skala menengah yang tidak membahayakan lingkungan; atau
c.     Industri tersebut menggunakan bahan khusus dan/atau proses produksinya membutuhkan lokasi khusus.

Untuk mendapatkan IUI, industri wajib menyapaikan permohonan lengkap dengan dokumen pendukungnya kepada:[12]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda