| Issue Number : 2804

Ketentuan Baru Prosedur Izin Pinjam Pakai

Sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pembangunan industri non-hutan di dalam kawasan hutan,[1] pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2015 (“Amandemen Kedua”) yang mengubah Peraturan No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (“PP 24/2010”).
 
Amandemen Kedua ini mengubah ketentuan pokok terkait kegiatan produksi dalam kawasan hutan untuk tujuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pengubahan ini meliputi:
 
a.     Jenis kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
b.     Persyaratan dan tata cara perolehan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka melakukan produksi dalam kawasan hutan lindung; dan
c.     Kewajiban para pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
 
Amandemen Kedua sangat penting maknanya untuk para pihak yang bermaksud menggunakan kawasan hutan seperti perusahaan tambang dan perusahaan migas, serta masyarakat umum.
 
Penggunaan Kawasan Hutan
 
Penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.[2] Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Amandemen Kedua menambahkan beberapa jenis kegiatan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP 24/2010 yaitu: pembangunan stasiun bumi pengamatan keantariksaan, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, serta penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara.[3]
 
Izin Pinjam Pakai
 
Untuk menggunakan kawasan hutan, menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan hukum, atau masyarakat umum (“Pemohon”) harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”).[4]
 
Terdapat dua pengubahan tata cara perolehan izin yang ditetapkan oleh Amandemen Kedua. Pertama, Pemohon tidak lagi memerlukan Persetujuan Prinsip dari Menteri sebelum dapat mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai. Kedua, Amandemen Kedua menetapkan bahwa masyarakat umum dapat mengajukan Izin Pinjam Pakai.[5]
 
Amandemen Kedua juga menetapkan sejumlah persyaratan baru yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Pinjam Pakai yang ingin menggunakan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:[6]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pembangunan industri non-hutan di dalam kawasan hutan,[1] pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2015 (“Amandemen Kedua”) yang mengubah Peraturan No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (“PP 24/2010”).
 
Amandemen Kedua ini mengubah ketentuan pokok terkait kegiatan produksi dalam kawasan hutan untuk tujuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pengubahan ini meliputi:
 
a.     Jenis kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
b.     Persyaratan dan tata cara perolehan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka melakukan produksi dalam kawasan hutan lindung; dan
c.     Kewajiban para pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
 
Amandemen Kedua sangat penting maknanya untuk para pihak yang bermaksud menggunakan kawasan hutan seperti perusahaan tambang dan perusahaan migas, serta masyarakat umum.
 
Penggunaan Kawasan Hutan
 
Penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.[2] Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Amandemen Kedua menambahkan beberapa jenis kegiatan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP 24/2010 yaitu: pembangunan stasiun bumi pengamatan keantariksaan, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, serta penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara.[3]
 
Izin Pinjam Pakai
 
Untuk menggunakan kawasan hutan, menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan hukum, atau masyarakat umum (“Pemohon”) harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”).[4]
 
Terdapat dua pengubahan tata cara perolehan izin yang ditetapkan oleh Amandemen Kedua. Pertama, Pemohon tidak lagi memerlukan Persetujuan Prinsip dari Menteri sebelum dapat mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai. Kedua, Amandemen Kedua menetapkan bahwa masyarakat umum dapat mengajukan Izin Pinjam Pakai.[5]
 
Amandemen Kedua juga menetapkan sejumlah persyaratan baru yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Pinjam Pakai yang ingin menggunakan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:[6]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info