Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (“Permendag 12/2015”). Permendag 12/2015 ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan untuk mendapatkan persetujuan ekspor dan impor beras oleh pelaku usaha.
Sebelum diterbitkannya Permendag 12/2015, terkait hal yang sama telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri No. 19/M-DAG/PER/3/2014tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (“Permendag 19/2014”).[1]
Permendag 12/2015 ini ditujukan bagi seluruh perusahaan yang telah maupun yang akan bergerak di bidang ekspor dan impor beras.
EKSPOR BERAS
Jenis Beras
Beras hanya dapat diekspor apabila persedian beras di dalam negeri telah terpenuhi.[2] Lampiran I pada Permendag 12/2015 menjelaskan jenis beras yang dapat diekspor, yaitu:[3]
a. Beras ketan hitam dan beras organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (beras jenis ini hanya dapat diekspor oleh Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), atau badan usaha swasta);[4]
b. Beras anorganik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (beras jenis ini hanya dapat diekspor oleh BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta);[5]
c. Beras anorganik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (beras jenis ini hanya dapat diekspor oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (“BULOG”).[6]
Prosedur Ekspor
Jenis beras pada huruf (a) dan (b) di atas dapat diekspor setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Menteri dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Menteri Pertanian.[7] Sedangkan jenis beras pada huruf (c) dapat diekspor setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Menteri berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.[8]
Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor seluruh jenis beras di atas, perusahaan harus mengajukan permohonan secara online kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berikut:[9]
a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c. Sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik (untuk ekspor beras organik);
d. Rekomendasi dari Menteri Pertanian melalui website http://inatrade.kemendag.go.id(tidak berlaku apabila ekspor dilakukan oleh BULOG); dan
e. Pernyataan pesanan dari calon pembeli luar negeri.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (“Direktur Jenderal”), atas nama Menteri, akan menerbitkan Persetujuan Ekspor paling lambat 3 hari setelah permohonan diterima secara lengkap.[10] Persetujuan Ekspor berisikan informasi paling sedikit terkait: nomor dan tanggal rekomendasi, nama dan alamat eksportir, jenis beras yang akan di ekspor, volume beras, tingkat kepecahan, pelabuhan muat, negara tujuan, dan sebagainya.[11]
Setelah diberikan, Persetujuan Ekspor memiliki masa berlaku yang berbeda, yaitu sebagai berikut:
a. Setiap pengapalan (per shipment) (untuk ekspor beras anorganik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 15%);[12]
b. Selama 3 bulan (untuk ekspor beras anorganik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%);[13] dan
c. Selama 6 bulan (untuk ekspor beras ketan hitam dan beras organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%).[14]
IMPOR BERAS
Lampiran II pada Permendag 12/2015 ini menjelaskan jenis beras yang dapat diimpor, antara lain beras ketan, beras setengah giling, beras Thai Hom Mali, dan sebagainya.[15]
Selanjutnya, beras dapat diimpor untuk tujuan yang berbeda-beda sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku