Peraturan Presiden No. 148 tahun 2015 (“Amandemen Keempat”) baru saja diterbitkan untuk mengubah Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (“Perpres 71/2012”).[1] Amandemen Keempat ditujukan untuk mempercepat penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan memperbarui ketentuan terkati:[2]
a. Instansi yang berwenang dalam pengadaan tanah;
b. Jangka waktu persiapan dan pelaksanaan rencana pengadaan tanah;
c. Pengadaan tanah skala kecil; dan
d. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh badan usaha swasta .
Sebelum terbitnya Amandemen Keempat, Perpres 71/2012 telah beberapa kali diubah dengan:
a. Peraturan Presiden No. 40 tahun 2014 (“Amandemen Pertama”);
b. Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014 (“Amandemen Kedua”);[3] dan
c. Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015 (“Amandemen Ketiga”).[4]
Amandemen Keempat ditujukan kepada: (i) instansi pemerintah dan/atau badan usaha swasta yang bermaksud mengadakan tanah untuk kepentingan umum, meliputi lembaga kementerian dan non-kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan badan usaha milik negara; (ii) badan usaha swasta yang diberi kewenangan untuk mengadakan tanah oleh lembaga negara untuk mengadakan tanah; dan (iii) pihak yang berhak.
Instansi yang Berwenang
Amandemen Keempat mengganti istilah-istilah berikut:[5]
a. Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
b. Kepala BPN menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”).
Dalam hal ini, Amandemen Keempat menyatakan bahwa pengadaan tanah yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kepala BPN kini dilimpahkan kepada Menteri.[6]
Jangka Waktu Pengadaan Tanah
Dalam rangka percepatan seluruh proses pengadaan tanah, Amandemen Keempat menetapkan jangka waktu yang lebih pendek untuk pelaksanaan berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Perpres 71/2012, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku