Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (“Peraturan 2015”).
Secara umum, Peraturan 2015 mendefinisi ulang pedoman bagi warga negara asing (Warga Negara Asing–“WNA”) di Indonesia yang ingin memiliki bangunan untuk tempat tinggal. Sebelumnya, hal yang sama diatur di Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 (“Peraturan Sebelumnya”).
Batasan Kepemilikan
WNA yang tinggal, bekerja, berinvestasi atau bermanfaat bagi Indonesia dapat memiliki bangunan di atas tanah dengan hak pakai.[1] Dengan hak tanah ini, WNA diberikan hak untuk menggunakan dan mengumpulkan hasil dari tanah yang dimiliki oleh pemerintah atau warga negara Indonesia yang memiliki hak milik.[2] Namun, hak pakai hanya dapat diberikan kepada WNA yang memiliki izin tinggal yang masih berlaku.[3]
Harus diperhatikan bahwa warga negara Indonesia yang menikahi WNA tidak akan kehilangan haknya untuk memiiki hak atas tanah (seperti: hak milik), dengan ketentuan bahwa pasangan tersebut telah membuat perjanjian pra-nikah yang mengatur mengenai pemisahan harta bersama dan dibuat di depan notaris[4]
Selanjutnya, WNA hanya dapat memiliki bangunan baru, yang dibeli dalam bentuk dan jangka waktu sebagai berikut:[5]
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku